Kamis, 21 Juni 2018 | 08:10 WIB

Daftar | Login

Top header banner

/

Hukum berat para pelaku pelecehan seksual

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Muhammad Iqbal Fauzan    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Foto: Elshinta.com
Ilustrasi. Foto: Elshinta.com
<p>Penegak hukum kejaksaan komitmen menuntut terdakwa pelaku pelecehan seksual anak dengan hukuman berat yang maksimal karena perbuatan asusila tersebut meresahkan masyarakat.</p><p> Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra) Sugeng Djojo Susilo di Kendari, Minggu, mengatakan jajaran penegak hukum kepolisian, hakim dan jaksa penuntut harus komitmen menghukum pelaku pelecehan seksual anak seberat-beratnya.</p><p> "Polisi menyidik, jaksa menuntut dan hakim yang menjatuhkan hukuman. Berat atau ringan hukuman suatu perkara tindak pidana umum sepenuhnya menjadi wewenang hakim pengadilan," kata Kajati Djoko Susilo.</p><p> Oleh karena itu, ia mengharapkan publik ikut mengontrol kinerja jajaran penegak hukum untuk memastikan keputusan hukuman sesuai harapan publik atau tidak.</p><p> Umumnya, masyarakat awam mengecam jaksa atau polisi jika terdakwa dihukum ringan, padahal jaksa menuntut terdakwa secara optimal berdasarkan pasal yang diterapkan oleh penyidik.</p><p> Selain kasus pelecehan seksual anak yang patut dihukum berat, menurut dia, juga kasus narkoba dan tindak pidana pencurian.</p><p> Sepintas pencurian kendaraan bermotor atau pencurian ayam termasuk kasus ringan bila diukur dari kerugian materi yang dialami korban.</p><p> Tetapi, bisa bayangkan seseorang yang keluar dari menunaikan shalat sepeda motornya sudah dicuri atau seseorang yang hanya memiliki seekor ayam dicuri pada malam hari, padahal keesokan harinya ayam tersebut akan dijual untuk membiayai sekolah anaknya.</p><p> "Cara pandang penegakan hukum saat ini menuntut penyesuaian dengan kehidupan sosial. Penegak hukum harus peka dan responsif," katanya.</p><p> Penyidik kepolisian, jaksa penuntut dan hakim pemutus perkara jangan semata-mata mempertimbangkan nilai kerugian materi dalam mengadili perkara tetapi dampak sosial dari perbuatan pelaku. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pilkada Serentak 2018 | 21 Juni 2018 - 07:58 WIB

14 TPS disediakan bagi warga Lapas di Pilkada Riau

Pendidikan | 21 Juni 2018 - 07:49 WIB

Orang tua tak perlu khawatir PPDB sistem zonasi

Aktual Dalam Negeri | 21 Juni 2018 - 07:17 WIB

Jumlah penumpang di Bandara Lombok meningkat

Event | 21 Juni 2018 - 06:59 WIB

FIFA denda Federasi Meksiko dan Serbia

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com