Selasa, 30 Mei 2017

Memo dari Kedoya

Eksekusi Mati Bandit Narkoba

Selasa, 09 Agustus 2016 00:18

BBC Indonesia BBC Indonesia
Ayo berbagi!

Saat Freddy Budiman dan 13 penjahat narkoba akan dieksekusi beberapa waktu lalu, suasana di kota Cilacap seperti berkabung. Sejak sore awan gelap menggelayut dan malam harinya hujan turun dengan deras. Kawunganten, salah satu kelurahan di bagian utara kota Cilacap, sempat banjir. Jalan raya tergenang air hingga setinggi betis orang dewasa. Hari itu kebetulan jatuh pada hari Jumat Kliwon dalam kalender Jawa, makin sesuai saja untuk mendramatisir suasana horor.

Sementara di seberang selat Nusakambangan, tepatnya di Pulau Nusakambangan, persiapan rencana eksekusi mati sudah siap tersedia. Ambulans, dokter, tokoh agama, polisi, dan semua personel yang tergabung dalam tim identifikasi pun sudah ada di lokasi sejak selepas maghrib. Sampai saat itu, perintah eksekusi mati tidak berubah, 14 terpidana.

Suasana mencekam juga terjadi di dermaga Sleko. Tempat yang biasa ramai, sore itu sepi. Warga Kampung Laut yang sehari-hari berangkat menjala ikan saat menjelang senja, memilih berdiam di rumah. Kabarnya, para nelayan tidak diizinkan melaut di sekitar Nusakambangan pada hari itu. Para pemilik warung yang terdapat di sekitar dermaga pun mengeluh sepi pembeli. Pendapatan mereka berkurang jauh, karena dagangan mereka tidak begitu laku.

Bagi penduduk Cilacap, peristiwa eksekusi terpindana mati di Nusakambangan bukan kali pertama, namun mencabut nyawa seseorang dengan sengaja –ketegangannya sudah bisa dibayangkan– bagi penduduk Cilacap, tentu saja menjadi sesuatu yang istimewa dan mendebarkan.

Ketenaran kota Cilacap akan makin meningkat. Sejak kasus Johny Indo kabur dari lapas Batu di tahun 70-an, penahan Tommy Soeharto beberapa waktu lalu, dan kini eksekusi mati jilid tiga era Jokowi. Kelak, tak hanya penjahat narkoba atau teroris yang bakal dieksekusi mati di pulau sepanjang 78 kilometer itu, tapi juga penjahat-penjahat kelas berat lainnya.

Dini hari, Jumat (29/7) pukul 00.45 WIB Kejaksaan Agung memutuskan untuk mengeksekusi 4 dari rencana 14 terpidana mati di Nusakambangan Cilacap. Dalam keterangan pers sesaat setelah eksekusi, Jaksa Muda Pidana Umum, Noor Rachmat menyebut hanya empat terpidana mati yang dieksekusi. Sementara 10 terpidana mati lainnya belum jelas ditunda atau dibatalkan oleh Kejagung.

Kegembiraan pun menghampiri Siti Rohani. Istri terpidana mati asal Pakistan Zulfikar Ali itu bersyukur suaminya luput dari eksekusi mati. “Lega mbak, Alhamdulillah mendengarnya,” katanya kepada wartawan BBC Indonesia.

Mantan presiden BJ Habibie ialah orang yang ikut memberi andil lolosnya Zulfikar Ali dari eksekusi mati. Melalui surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, BJ Habibie menuliskan bahwa dari laporan para advokat dan lembaga swadaya masyarakat yang telah mempelajari kasus-kasus hukuman mati tersebut, menilai Zulfikar Ali tidak bersalah. Tak hanya itu, pendiri The Habibie Center itu juga menyarankan Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan kembali penetapan kebijakan moratorium pada hukuman mati.

Namun hal keputusan hukuman mati bukanlah urusan sepele. Dalam riwayat Nabi Saw bersabda: “Kejahatan pertama di antara manusia yang akan Allah hukum pada hari perhitungan adalah penghilangan nyawa secara tidak sah.” (HR. Bukhari Muslim). Bahkan bukan hanya di dalam hadis, pada QS Al-Baqarah 2:179 disebut berkenaan dengan hukuman mati, akan menimbulkan tanggung jawab yang besar. “Dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Kutipan ayat dan hadis di atas mengisyaratkan meski dalam hukum Islam masih memberlakukan hukuman mati, tetap memberikan batasan bahkan ketentuan-ketentuan yang sangat teliti dan serius. Dari batasan-batasan tersebut, dimaksudkan setidaknya menggunakan batasan yang spesifik di antaranya, bahwa dalam ketentuan hukuman mati, merupakan bagian proses memelihara kehidupan itu sendiri.

Tak heran jika para ahli fikih memilih menghindari hukuman mati. Nabi sendiri dalam beberapa kasus menganjurkan sebisa mungkin menghindarkan hukuman mati (Wahbah Zuhayli, Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, vol 7, hal 5037).

Uskup Agung Suharyo dengan mengutip Katekismus Gereja Katolik menyatakan pandangannya. “Pembelaan kesejahteraan umum, masyarakat menuntut agar penyerang dihalangi untuk menyebabkan kerugian. Karena alasan ini, ajaran Gereja sepanjang sejarah mengakui keabsahan hak dan kewajiban dari kekuasan politik yang sah, menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan beratnya kejahatan, tanpa mengecualikan hukuman mati dalam kejadian-kejadian yang serius (KGK 2266).”

Namun, melalui surat yang disampaikan kepada para Imam di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, pada Rabu (27/7), Mgr. Suharyo menegaskan Gereja Katolik menolak hukuman mati. Secara pribadi Mgr. Suharyo menyatakan sangat sedih, setiap melihat atau membaca berita mengenai hukuman mati dan eksekusi yang akan dilaksanakan di Indonesia. Baginya, hukuman mati mencederai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Tak hanya dari dalam negeri, penentangan juga berasal dari luar negeri, bahkan cukup ramai, di antaranya dari Uni Eropa dan Komisioner HAM PBB, Zeid Ra’ad Al Hussein. Mereka mendesak Indonesia segera memberlakukan moratorium eksekusi hukuman mati. Begitu juga dengan Amnesty International, penentangan disuarakan melalui Rafendi Djamin, Direktur Amnesty International untuk Asia Tenggara dan Pasifik. Ia menyatakan tidak seharusnya Jokowi menjadi algojo dalam sejarah Indonesia.

Permintaan Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, kepada masyarakat dan organisasi internasional untuk menghormati hukum positif yang berlaku di Indonesia menjadi seperti angin lalu. Penegasan Pemerintah bahwa hukuman mati dimungkinkan dalam hukum Indonesia karena Indonesia mengalami hal yang disebut "darurat narkoba" pun terdengar seperti alasan yang dipaksakan.

Penentangan hukuman mati yang begitu beragam dengan alasannya masing-masing, tentunya hanya membuat penentu keputusan eksekusi mati menjadi gamang atas keputusan yang sudah ditetapkan. Penundaan atau bahkan pembatalan eksekusi mati yang tidak berdasar pada kepentingan kesejahteraan masyarakat, hanya akan membuat urusan semakin ruwet. Dan, orang yang menciptakan keruwetan ialah orang bimbang atau orang yang tidak bertanggung jawab.

Mereka yang tidak setuju ekseskusi mati mungkin saja tidak sepenuhnya menyadari bahwa jika keputusan eksekusi mati diambil dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang sangat teliti dan serius, yang justru membela kesejahteraan umum atau masyarakat. Mungkin juga sebagian tidak sepenuhnya peduli akan akibat yang timbul dari penjahat narkoba, yakni angka kematian rata-rata 33 orang setiap hari atau kerugian hingga 63 triliun rupiah per tahun. Sampai dengan tahun 2015 tercatat 5 juta lebih pengguna narkoba di Indonesia.

Mungkinkah lebih baik atau lebih mulia menyelamatkan satu penjahat daripada mencegah tigapuluhan nyawa manusia lain melayang setiap harinya? Mungkinkah triliunan rupiah menjadi lebih bermanfaat di dalam kantong saku aparat yang bermain mata dengan bandit narkoba dibanding untuk membangun sarana masyarakat?

Atau, mungkin hanya mereka yang paling layak menentukan kapan dan siapa (penjahat) yang harus mati.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-WiS

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar