Kamis, 18 Januari 2018

Anggaran pilgubsu, Pemprov Sumut gunakan pendekatan kehati-hatian

Senin, 03 Oktober 2016 20:39

Foto: Heru R. Kurnia. Foto: Heru R. Kurnia.
Ayo berbagi!

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menggunakan pendekatan kehati-hatian dalam menyikapi usulan anggaran yang diajukan KPU Sumatera Utara untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018.

Selain pendekatan dengan keuangan dan kewenangan, kata Sekda Provinsi Sumut Hasban Ritonga, pendekatan kehati-hatian juga akan dilakukan dalam pembahasan anggraan Pilkada tersebut.

"Karena anggaran Pilkada itu hibah, tentu ada SKPD yang akan melakukan verifikasi. Selain itu perlu ada fatwa dari BPKP juga," kata Sekda Provinsi Sumut Hasban Ritonga kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (3/10) seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Rahmad Kurnia.

Disampaikan Hasban bahwa KPU Sumatera Utara mengusulkan anggaran sebesar Rp900 miliar lebih untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 pada Pilkada serentak di tahun 2018 nanti.

Namun anggaran tersebut belum serta merta disetujui, kata Hasban, karena masih perlu dilakukan evaluasi terhadap item-item dari penggunaan anggaran tersebut.

"Item-item nya sudah terinventarisir dan pihak KPU sudah bertemu dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," ujar Hasban.

Menurut Hasban, Pemilihan Gubernur Sumatera Utara dilaksanakan pada tahun 2018, namun ada item yang sudah mulai dilaksanakan di tahun 2017 dan memerlukan anggaran.

Seperti, sebut Hasban Ritonga, dimulainya sosialisasi, pengadaan perangkat lunak dan keras, pengadaan kertas suara, pengangkutan.

Namun untuk item-item yang telah diinventarisasi itu, tegas Hasban, bisa saja dievaluasi, mana yang prioritas dan yang tidak prioritas, bahkan mungkin saja ada kegiatan yang tereliminir.

Karena pada Pilkada serentak 2018 ini, sebut Hasban, bukan hanya pelaksanaan Pilgubsu saja, tapi ada 8 kabupaten dan kota di Sumatera Utara ini yang melaksanakan pilkada juga.

"Oleh karena itu Pemprov Sumut mengajak ke 8 pemerintah kabupaten dan kota untuk sharing, sehingga tidak ada kegiatan sama yang dibelanjai," kata Hasban.

Karena dengan Pilkada serentak ini, ungkap Hasban, harus ada menghasilkan efisiensi anggaran.

Dan untuk menjaga keamanan penggunaan anggaran, kata Hasban, pihaknya akan minta pendampingan dari BPKP tentang kewajarannya.  

Masih ada lagi informasi Pilkada Serentak 2017 menarik untuk anda, klik disini.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-SiK

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar