Kemenkumham akan tambah 5.000 blok hunian Lapas
Senin, 10 Oktober 2016 - 06:22 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
<p>Kementerian Hukum dan HAM berencana menambah 5.000 blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) guna mengurangi kelebihan kapasitas narapidana.</p><p> "Secara perlahan tahun ini kita akan tambah 5.000 blok tambahan hunian di samping prasarana. Ini merupakan bagian reformasi penegakan hukum kita," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly usai menghadiri Kunjungan Serentak di Lapas Cipinang, Jakarta, Minggu (9/10).</p><p> Yasonna mengatakan masalah kelebihan kapasitas pada hunian Lapas merupakan kondisi yang tidak manusiawi.</p><p> Menurut dia, meskipun para tahanan atau narapidana merupakan warga binaan pemasyarakatan (WBP), mereka sebagai individu memiliki hak yang dijamin dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1996 tentang Pemasyarakatan.</p><p> "Dalam Lapas itu sangat tidak enak, apalagi dengan kondisi over kapasitas ada yang lebih dari 3.500 orang," ujar Yasonna.</p><p> Adapun Kemenkumham mendapat tambahan anggaran sejumlah Rp1,3 triliun untuk kegiatan Pemasyarakatan.</p><p> Selain blok hunian, Menteri Yasonna menjelaskan akan menambah sarana dan prasarana, salah satunya Mesin X-Ray untuk memperketat penjagaan Lapas sebagai tempat peredaran narkoba bagi napi. </p><p> Meskipun masih ditemukan ada penemuan penyelundupan narkoba melalui berbagai cara, ia menjelaskan kasus tersebut perlahan mulai jarang terjadi terutama jika didukung penambahan petugas Lapas.</p><p> "Sekarang sudah sangat jarang, walaupun masih ada (kasus penyelendupan terjadi). Karena keterbatasan petugas, masih ada saja cara mereka, taruh (narkoba) di bawah nasi. Tapi ini akan jadi operasi terus menerus dengan BNN dan Polri," kata Yasonna. (Ant)&nbsp;</p>
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kamis, 20 Desember 2018 - 00:00 WIB
<P>Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Ronny Franky Sompie mengakui, dari semua Pimpin...
Kamis, 20 Desember 2018 - 00:00 WIB
<P>Presiden RI Joko Widodo diminta segera menerbitkan SK terkait tim tujuh untuk efektivitas d...
Kamis, 15 November 2018 - 00:00 WIB
<P>Pesawat Air Asia diduga hilang kontak dalam penerbangan dari Surabaya menuju Singapura pada...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Kementerian Luar Negeri mengeluarkan imbauan perjalanan bagi warga negara Indonesia (WNI) u...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Menghadapi musim kemarau tahun 2018, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) m...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah terus mengawasi peredaran uang menjelang P...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil saksi dalam penyidikan tindak pidana k...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan 16 tahanan yang ka...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Menteri Perindustrian Airlangga menyampaikan salah satu pendorong keberhasilan dalam upaya ...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan yang diselenggarakan di S...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)