Kemenkumham akan tambah 5.000 blok hunian Lapas
Senin, 10 Oktober 2016 - 06:22 WIB | Penulis : Devi Novitasari | Editor : Administrator
Ilustrasi.
<p>Kementerian Hukum dan HAM berencana menambah 5.000 blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) guna mengurangi kelebihan kapasitas narapidana.</p><p>"Secara perlahan tahun ini kita akan tambah 5.000 blok tambahan hunian di samping prasarana. Ini merupakan bagian reformasi penegakan hukum kita," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly usai menghadiri Kunjungan Serentak di Lapas Cipinang, Jakarta, Minggu.</p><p>Yasonna mengatakan masalah kelebihan kapasitas pada hunian Lapas merupakan kondisi yang tidak manusiawi.</p><p>Menurut dia, meskipun para tahanan atau narapidana merupakan warga binaan pemasyarakatan (WBP), mereka sebagai individu memiliki hak yang dijamin dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1996 tentang Pemasyarakatan, dikutip dari laman Antara.</p><p>"Dalam Lapas itu sangat tidak enak, apalagi dengan kondisi 'over' kapasitas ada yang lebih dari 3.500 orang," ujar Yasonna.</p><p>Adapun Kemenkumham mendapat tambahan anggaran sejumlah Rp1,3 triliun untuk kegiatan Pemasyarakatan.</p><p>Selain blok hunian, Menteri Yasonna menjelaskan akan menambah sarana dan prasarana, salah satunya Mesin X-Ray untuk memperketat penjagaan Lapas sebagai tempat peredaran narkoba bagi napi.</p><p>Meskipun masih ditemukan ada penemuan penyelundupan narkoba melalui berbagai cara, ia menjelaskan kasus tersebut perlahan mulai jarang terjadi terutama jika didukung penambahan petugas Lapas.</p><p>"Sekarang sudah sangat jarang, walaupun masih ada (kasus penyelendupan terjadi). Karena keterbatasan petugas, masih ada saja cara mereka, taruh (narkoba) di bawah nasi. Tapu ini akan jadi operasi terus menerus dengan BNN dan Polri," kata Yasonna.</p>
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kamis, 20 Desember 2018 - 00:00 WIB
<P>Banjir luapan air Kali Lamong yang mengenangi 12 desa di tiga kecamatan di Kabupaten Gresik...
Senin, 19 November 2018 - 00:00 WIB
<P>Gubernur Bali I Made Mangku Pastika menanggapi serius Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014...
Minggu, 22 April 2018 - 02:04 WIB
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok bikin acara unik yaitu pasar kaki lima ala betawi di ...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Menteri BUMN Rini Soemarno meninjau tambak udang di kawasan Perhutanan Sosial Muara Gembong...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM memperkirakan penyebab gemp...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Wanita Sumatera Utara didorong untuk menjadi wanita yang produktif membantu bapak-bapak dal...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Pengrajin sandal dan sepatu Cibaduyut, Kota Bandung, memang sudah terkenal di Nusantara. Da...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Bea Cukai Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, menggagalkan peny...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Jawa Barat, hari ini Kamis (19/4) menetapkan DPT...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menjenguk Tri Intan Apriani,...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)