Minggu, 23 Juli 2017

Mendikbud bahas KIP saat temui Jokowi

Kamis, 20 Oktober 2016 14:50

Ayo berbagi!

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi membahas sejumlah program prioritas kementeriannya termasuk perkembangan Kartu Indonesia Pintar (KIP) saat menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/10).

"Hari ini sekitar 63 persen (KIP) yang sudah di tangan sekolah. Jadi Kartu Indonesia Pintar itu indikatornya adalah kartu itu sudah sampai sekolah, kemudian dipakai di dalam data pokok pendidikan yang sudah dikirim ke Jakarta," kata Muhadjir ditemui di halaman Istana Negara.

Muhadjir menambahkan sebanyak 11 juta KIP sudah tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut menteri, pihak bank yang mengelola dana untuk KIP masih melakukan verifikasi untuk mencairkan dana tersebut.

Bagi siswa miskin yang belum terserap program KIP pada tahun anggaran 2016 untuk sementara akan mendapatkan manfaat bantuan melalui pendistribusian langsung ke sekolah hingga 2017.

"Nanti hanya manfaat saja yang didapat untuk mereka, baru tahun depan anak-anak yang sekarang dapat manfaat itu baru kita berikan Kartu Indonesia Pintar," jelas Muhadjir.

Selain itu, menteri juga melaporkan kepada Presiden tentang perampingan anggaran di kementeriannya yang memangkas dana perjalanan dinas hingga anggaran kegiatan penunjang seperti penataran guru-guru.

"Kita alihkan ke program-program prioritas termasuk pembenahan infrastruktur yang ada di sekolah-sekolah," kata Muhadjir.

Dia mengatakan dari total anggaran perjalanan dinas sebesar Rp7 triliun, pihaknya memotong anggaran tersebut menjadi sekitar Rp3 triliun.

"Kemudian yang lebih penting yang kami laporkan sesuai dengan arahan Presiden adalah perbaikan rehabilitasi sekolah-sekolah yang mengalami rusak total dan rusak berat yang jumlahnya 152 ribu, untuk tahun depan itu kita rencanakan akan bisa direhabilitasi sekitar 50 ribu, baik yang rusak berat maupun yang rusak fatal atau rusak total," ujar Menteri.

Pemerintah akan berfokus menaikkan status sekolah tersebut berstatus standar pelayanan minimum dengan target bertahap selama tiga tahun dapat menyelesaikan 150 ribu sekolah yang rusak fatal tersebut. (Ant)

(Sik)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-DeN

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar