BPJS Kesehatan jamin talangi biaya berobat kecelakaan TNI/Polri
Senin, 00 0000 - 00:00 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
<p>Badan Penyelenggara Jaminan Nasional Kesehatan menjadi penjamin pertama atas kecelakaan kerja yang dialami Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Prajurit TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (anggota Polri), pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertahanan (pegawai ASN Kemhan), dan pegawai aparatur sipil negara Kepolisian Republik Indonesia (pegawai ASN Polri). </p><p>Kepastian ini ditetapkan setelah Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris serta Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Sonny Widjaja melakukan penandatanganan kesepakatan pada Rabu, 7 Desember 2016, di Jakarta. Melalui kesepahaman ini, BPJS Kesehatan akan menanggung seluruh biaya kesehatan akibat kecelakaan hingga munculnya surat persetujuan dari PT ASABRI (Persero).</p><p>"Kami harapkan, apabila peserta mengalami kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kecelakaan kerja, saat di rumah sakit tidak kebingungan siapa yang akan menjamin pelayanan kesehatannya. Melalui perjanjian kerja sama ini, diharapkan di lapangan nanti pelayanan kesehatan dapat diberikan secara lebih maksimal,” ujar Fachmi.</p><p>Fachmi mengatakan BPJS Kesehatan mempunyai tugas menjamin peserta ASABRI aktif terhadap kasus yang belum terbukti sebagai kecelakaan kerja pada fasilitas yang bekerja sama dengan menerbitkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP). Dia mengatakan, setelah persetujuan dari ASABRI terbit dalam 3 x 24 jam hari kerja, BPJS Kesehatan akan mengajukan reimburse kepada ASABRI. </p><p>Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menuturkan, jaminan kecelakaan kerja merupakan program yang memberikan perlindungan kepada peserta Asabri aktif yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah terhadap kecelakaan yang dialaminya.</p><p>BPJS Kesehatan bertindak sebagai penjamin pertama terhadap kasus yang diduga kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja "Peserta Asabri merupakan peserta JKN-KIS telah menjadi peserta karena merupakan peserta eks Askes, " ujar Fachmi.</p><p>Di sisi lain upaya mendongkrak jumlah peserta terus dilakukan. Ada lima cara ditempuh. Pertama, implementasi kepatuhan segmen peserta penerima upah (PPU). Kedua, sosialisasi dan edukasi khususnya untuk segmen peserta bukan penerima upah (PBPU) dan penerima upah.</p><p>Ketiga, advokasi kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan Jamkesda ke Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS). Keempat, memperluas jaringan pendaftaran dan pembayaran. Terakhir, melakukan kader percontohan JKN KIS.</p><p>Per 1 Desember 2016 total peserta BPJS Kesehatan mencapai 171,04 juta. Angka ini masih jauh dari target peserta akhir tahun sebesar 183 juta.</p><p>Demi menggenjot target peserta, BPJS Kesehatan juga akan mewujudkan universal health coverage. Jelang tutup tahun, BPJS Kesehatan bersinergi dengan PT Asabri dalam hal penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kecelakaan kerja. </p>
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kamis, 15 November 2018 - 00:00 WIB
<P>Pesawat Air Asia diduga hilang kontak dalam penerbangan dari Surabaya menuju Singapura pada...
Minggu, 22 April 2018 - 10:04 WIB
<p>Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah terus mengawasi peredaran uang menjelang P...
Minggu, 22 April 2018 - 06:04 WIB
<p> Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatak...
Minggu, 22 April 2018 - 06:04 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan saat ini terjadi fenomena menurunnya jumlah pekerja...
Minggu, 22 April 2018 - 01:04 WIB
<p> Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad minta supaya kasus Novel Baswedan ...
Minggu, 22 April 2018 - 01:04 WIB
<p>Kementerian Perdagangan menggandeng badan usaha milik negara (BUMN) untuk menjaga stabilita...
Sabtu, 21 April 2018 - 12:04 WIB
<p>Pemerintah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)  untuk menga...
Sabtu, 21 April 2018 - 09:04 WIB
<p>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan saat ini per...
Sabtu, 21 April 2018 - 08:04 WIB
<p>Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong mencabut izin lima agen penyalur tenaga k...
Sabtu, 21 April 2018 - 06:04 WIB
<p>Festival Kuliner Indonesia bertema "Kampung Jajan Campania" diadakan Kedutaan Bes...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/20151012/apc.so' - /usr/lib/php/20151012/apc.so: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: