Kamis, 23 November 2017

BPJS Kesehatan jamin talangi biaya berobat kecelakaan TNI/Polri

Jumat, 09 Desember 2016 16:40

Ayo berbagi!

Badan Penyelenggara Jaminan Nasional Kesehatan menjadi penjamin pertama atas kecelakaan kerja yang dialami Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Prajurit TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (anggota Polri), pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertahanan (pegawai ASN Kemhan), dan pegawai aparatur sipil negara Kepolisian Republik Indonesia (pegawai ASN Polri).

Kepastian ini ditetapkan setelah Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris serta Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Sonny Widjaja melakukan penandatanganan kesepakatan pada Rabu, 7 Desember 2016, di Jakarta. Melalui kesepahaman ini, BPJS Kesehatan akan menanggung seluruh biaya kesehatan akibat kecelakaan hingga munculnya surat persetujuan dari PT ASABRI (Persero).

"Kami harapkan, apabila peserta mengalami kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kecelakaan kerja, saat di rumah sakit tidak kebingungan siapa yang akan menjamin pelayanan kesehatannya. Melalui perjanjian kerja sama ini, diharapkan di lapangan nanti pelayanan kesehatan dapat diberikan secara lebih maksimal,” ujar Fachmi.

Fachmi mengatakan BPJS Kesehatan mempunyai tugas menjamin peserta ASABRI aktif terhadap kasus yang belum terbukti sebagai kecelakaan kerja pada fasilitas yang bekerja sama dengan menerbitkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP). Dia mengatakan, setelah persetujuan dari ASABRI terbit dalam 3 x 24 jam hari kerja, BPJS Kesehatan akan mengajukan reimburse kepada ASABRI.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menuturkan, jaminan kecelakaan kerja merupakan program yang memberikan perlindungan kepada peserta Asabri aktif yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah terhadap kecelakaan yang dialaminya.

BPJS Kesehatan bertindak sebagai penjamin pertama terhadap kasus yang diduga kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja "Peserta Asabri merupakan peserta JKN-KIS telah menjadi peserta karena merupakan peserta eks Askes, " ujar Fachmi.

Di sisi lain upaya mendongkrak jumlah peserta terus dilakukan. Ada lima cara ditempuh. Pertama, implementasi kepatuhan segmen peserta penerima upah (PPU). Kedua, sosialisasi dan edukasi khususnya untuk segmen peserta bukan penerima upah (PBPU) dan penerima upah.

Ketiga, advokasi kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan Jamkesda ke Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS). Keempat, memperluas jaringan pendaftaran dan pembayaran. Terakhir, melakukan kader percontohan JKN KIS.

Per 1 Desember 2016 total peserta BPJS Kesehatan mencapai 171,04 juta. Angka ini masih jauh dari target peserta akhir tahun sebesar 183 juta.

Demi menggenjot target peserta, BPJS Kesehatan juga akan mewujudkan universal health coverage. Jelang tutup tahun, BPJS Kesehatan bersinergi dengan PT Asabri dalam hal penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kecelakaan kerja.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-AnJ

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar