Selasa, 26 September 2017

Hak dan Kepentingan Kesehatan Pekerja Harus Dijamin

Jumat, 06 Januari 2017 21:30

Ayo berbagi!

Untuk menjamin lebih lanjut hak dan kepentingan kesehatan pekerja, Kantor Dewan Negara Tiongkok baru-baru ini mengemukakan Rancangan Negara 2016-2020 mengenai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Akibat Kerja, menekankan harus secara menyeluruh melaksanakan berbagai tugas pekerjaan pencegahan dan pengobatan penyakit akibat kerja, antara lain mengintensifkan pengelolaan dari sumbernya penyakit akibat kerja, menitik-beratkan penyakit paru-paru akibat kerja dan keracunan kimia, dan menggelar pembenahan khusus di bidang sektor usaha tambang, logam besi, metalurgi dan bahan bangunan. Data menunjukkan, kini di Tiongkok dilaporkan sekitar 30 ribu kasus penyakit akibat kerja tiap tahun dan mencakup cukup banyak perusahaan.

Penyakit akibat kerja ialah penyakit dalam kegiatan kerja di perusahaan, instansi dan organisasi ekonomi swasta karena berkontak dengan debu, bahan radiaktif dan bahan yang beracun dan beresiko lainnya. Data terkait menunjukan, perusahaan yang beresiko penyakit akibat kerja di Tiongkok merupakan 30 persen ke atas dalam jumlah total perusahaan di seluruh negeri. Tiap tahun dilaporkan 30 ribu kasus penyakit akibat kerja di seluruh negeri dan tersebar di 30 sektor usaha antara lain tambang, industri kimia, metalurgi dan bahan bangunan. Sedangkan dalam segala penyakit akibat kerja, penyakit pneumocomiosis merupakan 90 persen.

Kepala Bagian Kesehatan Kerja dan Pengontrolan Keracunan Pusat Pengontrolan Penyakit Tiongkok Li Tao berpendapat, dalam beberapa tahun ini, berbagai daerah dan berbagai lembaga menjalankan tanggung-jawab pencegahan dan pengobatan penyakit akibat kerja berdasarkan hukum, pengawasan dan penegakan hukum terus ditingkatkan, telah dicapai hasil yang baik di bidang pencegahan dan pengobatan penyakit akibat kerja, tapi masih ada sejumlah masalah dan tantangan.

Ia menyatakan, ini terutama termanifestasi pada beberapa aspek sebagai berikut ini. Pertama, resiko penyakit akibat kerja relatif serius di Tiongkok. Kedua, belum dilaksanakan tanggung-jawab lembaga yang merekrut tenaga kerja, khususnya belum dapat dijamin dengan efektif pencegahan dan pengobatan penyakit akibat kerja bagi para buruh migran, tenaga kerja yang dikirim ke luar neger dan kelompok khusus. Ketiga, kemampuan dan pengawasan pencegahan dan pengobatan penyakit akibat kerja masih relatif lemah sehingga terus muncul faktor baru penyakit akibat kerja. Kalau masalah-masalah itu tak dapat diselesaikan, itu pasti akan merugikan kesehatan kelompok kerja.

Rancangan Negara 2016-2020 mengenai Pencegahan dan Pengobatn Penyakit Akibat Kerja yang diumumkan pemerintah Tiongkok kali ini menekankan, harus secara menyeluruh dilaksanakan berbagai tugas pekerjaan pencegahan dan pengobatan penyakit akibat kerja, dilaksanakan tanggung-jawab badan lembaga perekrutan tenaga kerja dan dibentuk sistem tanggung-jawab pengelolaan dalam pencegahan dan pengobatnan. Li Tao menyatakan, melalui dilaksanakannya langkah-langkah tersebut, akan dijamin lebih lanjut hak dan kepentingan kesehatan para pekerja.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-MiE

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar