Minggu, 24 September 2017

Komite Tetap PKT Rilis Daftar Tugas Pemberantasan Korupsi

Senin, 09 Januari 2017 22:00

Ayo berbagi!

Sidang Pleno ke-7 Komisi Disiplin ke-7 di bawah Komite Tetap ke-18 Partai Komunis Tiongkok (PKT) berakhir di Beijing kemarin (8/1). Sidang meluluskan Komunike Sidang Pleno dan merilis daftar tujuh tugas utama Komisi Disiplin terkait pemberantasan korupsi, peningkatan pengawasan internal PKT serta reformasi sistem pengawasan tingkat nasional sepanjang tahun 2017. Para ahli antikorupsi berpendapat bahwa Sidang Pleno kali ini telah menunjukkan tekad pimpinan tertinggi PKT untuk menunaikan komitmen politik yang dijanjikan dalam Sidang Kongres Nasional ke-18 PKT pada tahun 2012. Sidang kali ini sekaligus ibarat peta jalan dalam pelaksanaan pembenahan Partai secara menyeluruh dan mendalam.

Sekjen PKT Xi Jinping dalam sidang tersebut menekankan akan terus memelihara "tekanan tinggi" dalam pemberantasan korupsi dan berikrar akan bersikap nol toleransi terhadap korupsi untuk pada akhirnya memenangkan perjuangan antikorupsi.

Menurut Komunike Sidang Pleno, perjuangan antikorupsi secara besar-besaran akan dilanjutkan pada tahun 2017. Sementara itu akan diintensifkan reformasi sistem pengawasan tingkat nasional sebagai salah satu tugas titik berat tahun ini.

Wakil Kepala Pusat Penelitian Pemerintahan Bersih di bawah Universitas Peking, Zhuang Deshui mengatakan, PKT akan menyelenggarakan Sidang Kongres Nasional ke-19 pada tahun ini. Sidang Pleno Komisi Disiplin kemarin dinilainya telah memainkan peranan penting dan akan mendorong upaya pembenahan Partai secara menyeluruh dan ketat .

Pada akhir tahun 2016, reformasi sistem pengawasan tingkat nasional resmi dimulai. Reformasi politik tersebut telah menarik perhatian semua pihak. Sidang Pleno Komisi Disiplin kali ini telah mengajukan "peta jalan" tentang reformasi sistem pengawasan tingkat nasional, termasuk pembentukan Komisi Pengawasan Nasional, pengoptimalan pengawasan administratif di sejumlah daerah serta pembentukan komisi pengawasan tingkat provinsi, kota dan kabupaten.

Wakil Rektor Akademi Politik dan Hukum Tiongkok, Ma Huaide berpendapat, reformasi tersebut akan mengoptimalkan kekuatan antikorupsi yang sudah ada dan akan mewujudkan pengawasan terhadap semua pejabat dan pegawai.

Komunike mengungkapkan rencana untuk menyusun UU Pengawasan dan Pemeriksaan Nasional pada tahun 2017. Ma Huaide menyatakan, penyusunan UU Pengawasan dan Pemeriksaan Nasional adalah untuk memberikan jaminan hukum terhadap reformasi tersebut. Selain itu, reformasi kali ini juga akan melibatkan perombakan atas beberapa hukum lainnya, termasuk UU Acara Pidana dan UU Administrasi Kejaksaan Rakyat. Ma Huaide berpendapat, reformasi sistem pengawasan dan pemeriksaan tingkat nasional yang direncanakan akan mengubah struktur politik "pemerintah, kejaksaan agung dan mahkamah agung" yang berlaku saat ini, maka perombakan UUD kemungkinan akan resmi dimasukkan dalam agenda pekerjaan dalam waktu dekat.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-MiE

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar