Rabu, 18 Januari 2017

DPRD kecewa kebijakan SMA gratis di Pamekasan dihapus

Selasa, 10 Januari 2017 15:45

Ilustrasi. Ilustrasi.
Ayo berbagi!

Komisi IV DPRD Pamekasan, Jawa Timur, kecewa dengan kebijakan penghapusan sekolah gratis untuk tingkat SMA dan sederajat, setelah pengelolaannya diambil alih oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Pasalnya, kebijakan tersebut sangat bertolak belakang dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, yang sudah mulai menerapkan program wajib belajar 12 tahun.

Sehingga atas kebijakan tersebut, Pemkab Pamekasan juga tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk SMA sederajat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017.

Kepada Kontributor Elshinta, Mustofa, Selasa (10/1), Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik menilai, atas kebijakan tersebut, pengelolaan pendidikan di Kabupaten Pamekasan yang sudah dinobatkan sebagai kabupaten pendidikan, akan berjalan mundur.

Padahal, menurut Politisi Partai Nasional Demokrat itu, Pemkab Pamekasan sudah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan menerapkan program wajib belajar 12 tahun.

Apik menambahkan, dengan kebijakan penghapusan sekolah gratis untuk SMA sederajat maka akan banyak siswa yang putus sekolah terutama bagi keluarga dengan ekonomi kurang mampu.

Sehingga, ia berharap kepada pemerintah provinsi untuk mengalokasikan anggaran untuk SMA sederajat, sehingga jaminan sekolah gratis tetap berlanjut dan tidak terjadi putus sekolah.

Penulis: Angga Kusuma
Editor: Dewi Rusiana

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-ank

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar