Rabu, 26 September 2018 | 11:01 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames kuping kanan paragames
emajels

/

Pemerintah diminta lebih tegas soal kasus Australia

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
<p>Pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang DW Tadeus menilai pemerintah Indonesia harus lebih tegas lagi kepada Australia soal penghinaan terhadap bangsa Indonesia.</p><p> "Menurut saya sikap yang diambil oleh pemerintah kita masih terlalu lembut. Perlu lebih tegas lagi agar memberikan efek jera dan tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan mencampuri urusan negara kita," katanya saat ditemui di Kupang, Selasa (10/1)</p><p> Hal ini disampaikannya berkaitan dengan kasus penghinaan terhadap Indonesia yang dilakukan oleh militer Australia (Australian Defence Forces/ADF).</p><p> Australia sendiri telah memohon maaf atas temuan dokumen atau materi pelatihan militer di Perth yang menghina Indonesia itu.</p><p> Negara itu berjanji akan melakukan penyelidikan atas kasus tersebut, karena sudah menimbulkan hubungan yang tidak baik di antara kedua negara.</p><p> Namun menurut Tadeus, penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah Australia hanya merupakan sebuah pernyataan yang bisa saja kedepannya bisa terulang kembali.</p><p> "Tetapi saya yakin Bapak Presiden punya cara tersendiri menghadapi kasus ini. Namun saya hanya berharap agar harus tegas, sebab tidak mereka akan menganggap kita adalah bangsa yang tidak ada 'taring'nya," tuturnya.</p><p> Menurutnya, pemerintah kita harus belajar dari berbagai kasus yang telah dilakukan oleh pemerintah Australia kepada bangsa Indonesia.</p><p> Kasus yang pertama adalah kasus penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat sebagai Presiden.</p><p> Kemudian, masalah lepasnya Timor Timur dari Indonesia yang mana ada campur tangannya negeri Kangguru tersebut dengan maksud ingin merebut celah Timor yang memiliki banyak sekali minyak.</p><p> Disamping itu juga, pascapenghentian kerja Sama dengan Australia tersebut jelang beberapa hari bendera Bintang Kejora berkibar di Australia.</p><p> "Kita tidak tahu apa yang direncanakan oleh Australia, bisa saja ke depannya mereka akan mengejek Indonesia lagi seperti yang telah terjadi," tuturnya.</p><p> Padahal, menurutnya, dalam prinsip-prinsip hukum internasional sudah tertulis dengan jelas bahwa negara-negara lain tidak boleh terlibat dengan urusan dalam negeri negara lain.</p><p> "Apalagi ini ini berkaitan dengan pandangan hidup dari bangsa dan negara Indonesia kita ini," kata Tadeus. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Sepakbola | 26 September 2018 - 10:58 WIB

Polri imbau pemangku kepentingan sepak bola evaluasi tragedi

Aktual Dalam Negeri | 26 September 2018 - 10:47 WIB

Pemerintah rekrut pemuda atasi darurat narkoba

Aplikasi | 26 September 2018 - 10:36 WIB

Fitur baru pada aplikasi pesan Android

Peristiwa Hari Ini | 26 September 2018 - 10:15 WIB

Tragedi Garuda GA-152 kecelakaan pesawat terparah di Indonesia

Aktual Pemilu | 26 September 2018 - 10:07 WIB

Polda Aceh gelar simulasi pengamanan Pemilu 2019

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 20 September 2018 - 16:37 WIB

KPU gelar pleno penetapan capres/cawapres Pilpres 2019

Kamis, 20 September 2018 - 16:00 WIB

KPU Muko-muko tetapkan 281 DCT anggota legislatif

Kamis, 20 September 2018 - 14:56 WIB

1.350 bibit pohon ditanam di lahan kritis

Rabu, 19 September 2018 - 16:23 WIB

Gubernur Babel kunjungi balita positif virus Rubella

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com