Selasa, 26 September 2017

BKD Kudus tegaskan pengangkatan kepala dinkes sudah sesuai aturan

Selasa, 10 Januari 2017 21:46

Ayo berbagi!

Pengangkatan kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kudus Jateng yang bukan dari kalangan kesehatan (dokter) menuai kontroversi.

Kepala BKD Kudus, Joko Triyono mengatakan, Pengisian jabatan pimpinan tinggi di Pemerintah Daerah Kudus berpedoman pada Surat Menpan RB Nomor B/3116/M.PANRB/09/2016. Pengisian jabatan bisa dilakukan dengan cara pengukuhan, uji kesesuaian (job fit) dan seleksi terbuka. Karena pejabat lama mengundurkan diri, maka tidak bisa melalui cara pengukuhan tetapi melalui uji kesesuaian.

Dikatakan Joko, pejabat lama yakni dokter Maryata telah mengundurkan diri sebagai kepala Dinkes pada 11 Agustus 2016 lalu. Yang kemudian terbit Keputusan Bupati Kudus tanggal 28 Desember 2016, yang berisi pemberhentian dokter Maryata.

Mengingat urusan kesehatan merupakan kebutuhan layanan dasar bagi masyarakat, maka pengisian jabatan kepala Dinkes dilakukan melalui job fit (uji kesesuaian). Yang akhirnya dipilih Joko Dwi Putranto yang sebelumnya menjabat sebagai kepala BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana) menjadi Kepala Dinkes.

Ditegaskan oleh Joko, Pengisian jabatan sudah melalui mekanisme dan dilaporkan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini.

Terkait pelantikan Kepala Dinkes yang baru dipertanyakan Kalangan DPRD Kudus. Pasalnya merujuk Permenkes Nomor 49/2016 pejabat Kepala Dinkes harus memiliki latar belakang pendidikan kesehatan, sementara kepala Dinkes yang dilantik memiliki gelar stara satu di bidang hukum (SH) dan strata dua (S2) di bidang magister manajemen.

Selain kontroversi pelantikan Kepala Dinkes, saat ini di jajaran Pemkab Kudus, terdapat empat orang pejabat eselon 2 yang di "non job" kan dengan berbagai alasan ada yang mengundurkan diri karena menjelang pensiun maupun dijadikan staff biasa di Bagian umum.

Yang mana menurut Joko, dua pejabat yang menjadi staff akan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi terbuka sebagai kepala dinas yang masih kosong bersama dengan pelamar-pelamar lain.

Joko menambahkan, Pasca SOTK baru, terdapat enam pimpinan OPD baru yang masih kosong seperti Sekretaris Dewan, kepala Satpol PP, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM.

Untuk pengisian jabatan yang masih kosong akan dilakukan seleksi secara terbuka mulai minggu ke-3 bulan Januari ini.

Penulis: Andi Juandi

Editor: Sigit Kurniawan.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-AnJ

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar