Kamis, 30 Maret 2017

Kasus e-KTP, KPK akan periksa Anas secara maraton

Rabu, 11 Januari 2017 12:46

Anas Urbaningrum Anas Urbaningrum
Ayo berbagi!

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum secara maraton atas kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Anas akan diperiksa KPK selama empat hari. Terpidana kasus Hambalang itu diinapkan di Rutan Pomdam Guntur, Jaksel untuk empat hari ke depan. Anas akan diperiksa untuk tersangka Sugiharto.

"Untuk kebutuhan pemeriksaan dititpkan di Rutan Guntur selama emapt hari," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Selasa (10/1), seperti dikutip dari Berita Jatim.

Febri menjelaskan, pemeriksaan terhadap Anas terkait posisisnya selaku anggota DPR dan Ketua Fraksi saat proyek e-KTP itu dibahas di Senayan. Namun, Febri enggan merinci lebih detail mengenai peran Anas.

"Diperiksa sebagai mantan anggota dpr saat itu menjadi ketua fraksi," ujar Febri.

Febri tak menampik pemeriksaan Anas maupun sejumlah saksi atas pengakuan maupun bukti yang diserahkan Mantan Bendum Partai Demokrat, M Nazaruddin. Karena itu, pihak-pihak yang diduga mengetahui soal dugaan korupsi itu dipanggil dan diperiksa sebagai saksi.

"Untuk mengonfirmasi informasi-informasi yang didapat penyidik. Menurut KPK nazar saksi penting keterangannya, meski tidak bergantung ke Nazar, kewajiban penyidik untuk ada kesesuaian keterangan," tutur Febri.

KPK diketahui telah menetapkan mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri) Sugiharto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP sejak April 2014 lalu. Dalam pengembangan pengusutan kasus ini, KPK menetapkan Irman, mantan Dirjen Dukcapil yang juga mantan atasan Sugiharto sebagai tersangka. Irman diduga bersama-sama dengan Sugiharto telah melakukan tindakan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan terkait proyek tersebut.

Irman dan Sugiharto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.  

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-MuI

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar