Kamis, 30 Maret 2017

Mendagri: Keberadaan Badan Siber Nasional jangan sampai tumpang tindih

Rabu, 11 Januari 2017 10:46

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Foto: Kemendagri RI Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Foto: Kemendagri RI
Ayo berbagi!

Keberadaan Badan Siber Nasional (Basinas) dinilai sangat penting. Namun keberadaannya nanti diharapkan jangan sampai tumpang tindih dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). 

Demikian seperti dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo di Jakarta belum lama ini.

“Badan Siber Nasional itu sangat penting. Ini jadi skala prioritas pemerintah,” kata dia.

Setelah dibentuk nanti, Mendagri berharap dengan keberadaan Badan Siber Nasional ini tidak tumpang tindih dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

“Saya berharap agar Basinas tidak tumpang tindih dengan lembaga lain. Jangan sampai lembaga itu tumpang tindih, karena kita sudah ada Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg),” jelas Mendagri, seperti diinformasikan melalui laman resmi Kementerian Dalam Negeri RI, Selasa (10/1).

Menurut Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, draf Peraturan Presiden (Perpres) telah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski begitu, masih terdapat dua pilihan untuk dipertimbangkan.

Hal itu terkait nomenklatur nama Basinas atau Badan Siber dengan Lemsaneg sebagai embrio. Presiden nantinya memberi arahan khusus.

“Perpresnya sudah kami siapkan. Sudah diajukan hari ini kepada Pak Presiden dan tentunya mana yang akan dipilih,” kata Pramono di ruang kerjanya di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (9/1) lalu.

Pramono menuturkan, lembaga siber yang terbentuk berfungsi untuk mengantisipasi perkembangan dunia maya. Pembentukan lembaga lebih kepada pertahanan siber.

Karenanya, badan ini bakal terintegrasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebab, persoalan siber bukan hanya menimpa negara yang sedang berkembang.

“Negara maju pun persoalan siber menjadi persoalan yang mendapatkan perhatian khusus. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, apakah menjadi Badan Siber Nasional atau badan siber dan lembaga ini segera diputuskan,” terangnya.

Dimana sebelumnya, menurut Menkopolhukam Wiranto, permasalahan siber ini harus diproteksi, jika tidak bisa maka akan terjadi kekacauan.

“Kalau tidak bisa diproteksi, maka terjadi kekacauan. Misal e-commerce, perbankan, perdagangan, bursa saham, pasar, perdagangan online semua lewat internet. Kalau ada serangan yang enggak bisa kita atasi,” ujar dia. 

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-der

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar