Rabu, 29 Maret 2017

Dede Yusuf: Jangan bandingkan jumlah TKA di Indonesia dengan TKI dikirim ke luar negeri

Rabu, 11 Januari 2017 14:00

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf. Foto: elshinta.com/Dody Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf. Foto: elshinta.com/Dody
Ayo berbagi!

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf M. Effendy mengatakan, jangan membandingkan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ada di Indonesia dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikirim ke luar negeri. 

Hal ini terkait penyataan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatakan jumlah TKI jauh lebih banyak dibanding TKA yang ada di Indoneisa.

Dede Yusuf mengatakan, TKI yang dikirim keluar negeri itu atas permintaan dari negara terkait, sementara kehadiran TKA bukan permintaan dari Indonesia.

“Ini tidak bisa appeal to appeal karena TKI itu dikirim memang karena ada permintaan, sementara Indonesia tidak ada permintaan TKA untuk buruh kasar, tidak ada MoU Kementerian Ketenagakerjaan untuk meminta Tenaga Kerja Asing itu kan? Harusnya menteri mengerti soal ini,” kata Dede Yusuf di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/07).

Ia mengungkapkan, jumlah pengangguran di negara Tiongkok tidak bisa juga dibandingkan karena jumlah pengangguran di negara Tirai Bambu tersebut lebih banyak dibanding Indonesia.

“Pengangguran di China itu lima persen dari jumlah penduduk 1,4 milliar itu, artinya jumlah penganggurannya sekitar 50 juta jiwa. Sementara di Indonesia jumlah pengangguran enam persen dari 250 juta penduduk berarti ada 6 juta pengangguran, di sini saja sudah bisa dilihat,” ungkapnya.

Ia mengingatkan pemerintah jangan hanya melihat dari jumlahnya, karena kenyataannya TKA ilegal itu memang ada dan banyak yang menemukan di beberapa daerah seperti Sumatera, Sulawesi, Batam dan lain sebagainya.

Menurut Dede Yusuf, yang terpenting bagaimana pemerintah bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan.

“Marilah kita berhenti berbicara tentang besaran angka, mau jumlahnya 21 ribu yang penting kenyataannya memang ditemukan TKA ilegal, makanya dari itu rekomendasi kita dibentuknya Satuan Tugas supaya pemerintah bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kami akan melakukan pengawasan, nah selebihnya akan diawasi oleh DPR,” ucapnya. (dody/Der) 

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-der

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar