Senin, 23 Januari 2017

KPK gali kewenangan Anas di KTP-E

Rabu, 11 Januari 2017 21:38

Ayo berbagi!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali kewenangan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum selaku anggota DPR dalam pengadaan paket kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) periode 2011-2012.

"Anas dalam dua hari ini didalami posisinya sebagai angota DPR dan ketua fraksi (Partai Demokrat). Karena pembahasan e-KTP melibatkan sejumlah fkrasi termasuk fraksi-fraksi besar saat itu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Rabu (11/1).

Anas selama empat hari sejak 10 Januari 2017 dititipkan di rumah tahanan Denpom Guntur untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi KTP-E periode 2011-2012.

Ia sudah menjalani pemeriksaan pertama pada Selasa (10/1) lalu, namun Anas mengaku dikonfirmasi mengenai hal-hal yang tidak ia ketahui.

Anas adalah terpidana kasus tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah dari sejumlah proyek-proyek pemerintah dan tindak pidana pencucian uang.

Ia sedang menjalani masa pidana selama 14 tahun penjara di lembaga pemasyarakatan (lapas) Sukamiskin, Bandung.

"Ada dua sisi yang lebih terang, sisi proses pengadaan kementerian dan bagaimana proyek ini dulu diatur dan siapa saja yang terlihat. Sudah cukup banyak pihak yang dipanggil, ada sekali, dua kali, tiga kali untuk itu kit apastikan rangkaian-rangkaian peristiwa tersebut untuk memperkuat bukti untuk tersangka S," jelas Febri.

Contohnya, KPK pada hari ini memeriksa Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kemendagri 2005-2009 A Rasyid Saleh.

"Terkait dengan aliran uang yang kita dalami dari mana saja uraian-uraian unsur-unsur yang merugikan keuangan negara. Ada penikmat-penikmat, baik korporasi yang terkait maupun personal-personal. Kami belum bisa sampaikan siapa saja dan dalam kapasitas apa saja. Memang ada rincian dan uraian dari mana saja kerugian negara Rp2,3 triliun," tambah Febri.

Mantan bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin melalui pengacaranya Elza Syarif pernah mengatakan bahwa proyek KTP-E dikendalikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dilaksanakan oleh Nazaruddin, staf dari PT Adhi Karya Adi Saptinus, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Pejabat Pembuat Komitmen.

Pihak-pihak yang tampak dalam dokumen Elza, yaitu Andi Narogong dan Nazaruddin dalam kotak berjudul "Pelaksana" dengan anak panah ke kotak berjudul "Boss Proyek e-KTP" yang berisi nama Novanto dan Anas Urbaningrum.

Kotak bagan "Boss Proyek e-KTP" itu lalu menunjukkan panah ke tiga kotak bagan. Kotak pertama berjudul "Ketua/Wakil Banggar yang Terlibat Menerima Dana" berisi nama (1) Mathias Mekeng senilai 500 ribu dolar AS, (2) Olly Dondo Kambe senilai 1 juta dolar AS, dan (3) Mirwan Amir senilai 500 ribu dolar AS.

Kotak kedua berjudul "Ketua/Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang "Terlibat Menerima Dana" berisi nama (1) Haeruman Harahap senilai 500 ribu dolar AS, (2) Ganjar Pranowo 500 ribu dolar AS, dan (3) Arief Wibowo 500 ribu dolar AS.

Terakhir, kotak ketiga tanpa judul berisi nama (1) Mendagri (Gamawan/Anas), (2) Sekjen (Dian Anggraeni), (3) PPK (Sugiarto), dan (4) Ketua Panitia Lelang (Drajat Wisnu S).

Sudah ada dua tersangka dalam kasus ini yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto.

Irman dan Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Irman dalam perkara ini, diduga melakukan penggelembungan harga dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA).

Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara akibat kasus korupsi KTP-E itu adalah Rp2,3 triliun karena penggelembungan harga dari total nilai anggaran sebesar Rp6 triliun.  (Ant)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-AnJ

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar