Minggu, 24 Juni 2018 | 06:40 WIB

Daftar | Login

/

BPOM: Tak ada penarikan obat Asam Mefenamat

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Ilustrasi
Ilustrasi
<p>Balai Pengawasan Obat dan Makanan Maluku Utara (Malut) menyatakan tidak ada surat edaran dari BPOM pusat mengenai penarikan obat Asam Mefenamat di pasaran.</p><p>"Kami sudah melakukan koordinasi ke BPOM pusat dan dijelaskan bahwa BPOM pusat tidak pernah mengeluarkan surat edaran mengenai penarikan obat Asam Mefenamat dari pasaran," kata Kepala BPOM Malut Karim Latuconsina di Ternate, Kamis (12/1).</p><p>Pernyataan itu disampaikan menyusul beredarnya surat edaran BPOM pusat di media sosial di Ternate yang menyebutkan perintah penarikan kepada PT Novapharin Pharmaceutical Industries untuk menghentikan produksi obat anti nyeri itu sekaligus menarik semua yang ada di pasaran.</p><p>Oleh karena itu, Karim Latuconsina mengimbau kepada masyarakat di daerah ini untuk tidak khawatir mengonsumsi obat Asam Mefenamat, begitu pula apotik dan toko obat untuk tetap memasarkan obat itu, karena informasi mengenai adanya surat edaran dari BPOM pusat tersebut jelas bohong.</p><p>Kepada masyarakat di Malut, khususnya para pengguna media sosial juga diimbau tidak lagi menyebarluaskan informasi bohong mengenai penarikan obat Asam Mefenamat tersebut, guna mencegah terjadinya keresahan di masyarakat mengingat obat ini banyak diminati oleh masyarakat.</p><p>Menurut dia, BPOM rutin melakukan pengawasan terhadap obat yang beredar di pasaran, untuk memastikan apakah obat itu legal dan kalau pun legal apakah masih sesuai dengan seperti saat izinnya dikeluarkan, misalnya dari segi komposisi kandungannya.</p><p>Kalau ternyata hasil pemeriksaan di laboratorium ada obat legal yang tidak sesuai lagi dengan komposisi seperti saat dikeluarkan izinnya maka obat seperti itu akan diperintahkan untuk ditarik di pasaran, namun penyampainnya kepada masyarakat secara resmi melalui semua instansi terkait, tidak hanya melalui media sosial.</p><p>Karim Latuconsina menambahkan, masyarakat dalam mengonsumsi obat harus memperhatikan dengan seksama apakah obat itu legal dalam artian ada izin dari BPOM dan Kementerian Kesehatan agar terhindar dari dampak yang bisa merugikan kesehatan. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 23 Juni 2018 - 19:25 WIB

Bus AKAP dominasi arus balik ke sejumlah kota besar

Ekonomi | 23 Juni 2018 - 19:14 WIB

Penurunan PPh UMKM akan perkuat pertumbuhan usaha

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 22 Juni 2018 - 17:27 WIB

Aceh, Sumsel, Jawa, siaga kebakaran

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com