Minggu, 26 Februari 2017

BPOM: Tak ada penarikan obat Asam Mefenamat

Kamis, 12 Januari 2017 11:12

Ilustrasi Ilustrasi
Ayo berbagi!

Balai Pengawasan Obat dan Makanan Maluku Utara (Malut) menyatakan tidak ada surat edaran dari BPOM pusat mengenai penarikan obat Asam Mefenamat di pasaran.

"Kami sudah melakukan koordinasi ke BPOM pusat dan dijelaskan bahwa BPOM pusat tidak pernah mengeluarkan surat edaran mengenai penarikan obat Asam Mefenamat dari pasaran," kata Kepala BPOM Malut Karim Latuconsina di Ternate, Kamis (12/1).

Pernyataan itu disampaikan menyusul beredarnya surat edaran BPOM pusat di media sosial di Ternate yang menyebutkan perintah penarikan kepada PT Novapharin Pharmaceutical Industries untuk menghentikan produksi obat anti nyeri itu sekaligus menarik semua yang ada di pasaran.

Oleh karena itu, Karim Latuconsina mengimbau kepada masyarakat di daerah ini untuk tidak khawatir mengonsumsi obat Asam Mefenamat, begitu pula apotik dan toko obat untuk tetap memasarkan obat itu, karena informasi mengenai adanya surat edaran dari BPOM pusat tersebut jelas bohong.

Kepada masyarakat di Malut, khususnya para pengguna media sosial juga diimbau tidak lagi menyebarluaskan informasi bohong mengenai penarikan obat Asam Mefenamat tersebut, guna mencegah terjadinya keresahan di masyarakat mengingat obat ini banyak diminati oleh masyarakat.

Menurut dia, BPOM rutin melakukan pengawasan terhadap obat yang beredar di pasaran, untuk memastikan apakah obat itu legal dan kalau pun legal apakah masih sesuai dengan seperti saat izinnya dikeluarkan, misalnya dari segi komposisi kandungannya.

Kalau ternyata hasil pemeriksaan di laboratorium ada obat legal yang tidak sesuai lagi dengan komposisi seperti saat dikeluarkan izinnya maka obat seperti itu akan diperintahkan untuk ditarik di pasaran, namun penyampainnya kepada masyarakat secara resmi melalui semua instansi terkait, tidak hanya melalui media sosial.

Karim Latuconsina menambahkan, masyarakat dalam mengonsumsi obat harus memperhatikan dengan seksama apakah obat itu legal dalam artian ada izin dari BPOM dan Kementerian Kesehatan agar terhindar dari dampak yang bisa merugikan kesehatan. (Ant)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-DeN

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar