Selasa, 26 September 2017

Anang: Penerapan UU Pemda jangan ganggu pendidikan

Kamis, 12 Januari 2017 11:45

Ayo berbagi!

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah menyatakan, penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda jangan sampai menjadi kendala bagi dunia pendidikan, baik menyangkut pengajaran maupun kesejahteraan tenaga pendidik.

Terkait penerapan UU tersebut, Anang kepada pers di Senayan Jakarta, Kamis (12/1), mengusulkan agar Komisi X DPR RI membentuk panitia kerja (panja) untuk menyikapi implikasi penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda khususnya bagi dunia pendidikan.

"Saya usul Komisi X DPR RI membentuk panja untuk merespons implikasi penerapan UU Pemda ini. Pihak-pihak terkait seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, beberapa kepala daerah serta asosiasi guru dan tenaga pendidik agar dapat kita konfirmasi atas persoalan yang muncul," kata Anang.

Anggota Fraksi PAN DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim IV yang meliputi wilayah Jember dan Lumajang ini mengemukakan, penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada pengelolaan pendidikan tingkat atas (SMA) berpindah kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota beralih ke pemerintah provinsi. Dampaknya di antaranya tidak ada lagi program SPP gratis di tingkat SMA/SMK serta penggajian guru kini dikelola pemprov.

Anang Hermansyah mengatakan penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi dampak konkret terhadap dunia pendidikan. Beralihnya kewenangan tanggung jawab pengelolaan SMA dari pemkab/pemkot ke pemprov memberi dampak nyata bagi anak didik dan orang tua.

:Salah satunya, program sekolah gratis di tingkat SMA yang banyak dilakukan di berbagai kabupaten/kota kini tidak ada lagi karena semua dibebankan ke pemprov. Sedangkan kemampuan keuangan pemprov terbatas," ujar Anang.

Perubahan ini, kata Anang, akan memberi dampak langsung kepada anak didik dan orang tua siswa terkait beban membayar SPP setiap bulannya. "Kondisi ini tentu akan membebani pada orang tua dan anak didik. Hal ini harus dipikirkan oleh stakeholder. Jangan sampai kualitas pendidikan kita menjadi terganggu," kata Anang.

Selain masalah tersebut, Anang menyebutkan, penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 juga berdampak pada pengelolaan gaji guru SMA/SMK. Bila sebelumnya penggajian guru SMA/SMK dikelola pemkab/pemkot kini berpindah ke pemprov. Mulai tahun 2017 ini penggajian guru SMA/SMK telah efektif dikelola ke pemprov.

"Sayangnya, praktik di lapangan belum berjalan efektif. Banyak guru SMA/SMK belum mendapat gaji hingga tengah bulan ini," tutur Anang.

Anang menyesalkan masa transisi yang semestinya dapat diantisipasi jauh-jauh hari oleh pemprov namun ternyata tidak berjalan sesuai rencana. "Jangan sampai hak-hak para guru seperti soal gaji ini terabaikan hanya karena kerja para birokrat tidak cekatan dan tidak profesional," kata Anang. (Ant)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-DeN

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar