Kamis, 19 Januari 2017

Bappenas analisa penentu keberhasilan pengembangan pembangunan daerah

Kamis, 12 Januari 2017 21:12

Foto: Reporter Elshinta.com, Doddy Handoko. Foto: Reporter Elshinta.com, Doddy Handoko.
Ayo berbagi!

Dalam Seminar Nasional bertajuk “Pembangunan Inovatif, Pemimpin Kreatif, dan Daerah Kompetitif” yang diadakan oleh Bappenas di gedung Bappenas (11/1) disajikan hasil kajian “Analisis Kebijakan Inovasi Kepala Daerah dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah” yang dilaksanakan oleh Kedeputian Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas pada 2016 di empat provinsi dan delapan kabupaten/kota.

Sejumlah faktor yang menjadi penentu dalam keberhasilan pengembangan inovasi daerah, di antaranya kepemimpinan kepala daerah, kapasitas aparatur pemerintah, partisipasi aktif masyarakat dan implementasi regulasi.

“Sementara itu, faktor penghambat inovasi daerah adalah tidak adanya kepastian hukum tentang inovasi untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan inovasi daerah, kebijakan lintas stakeholder yang masih bersifat parsial, dan kebijakan inovatif yang tidak diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran,” tutur Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto dalam rilis tertulis, Kamis (12/1), seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Doddy Handoko.

Dalam seminar ini, perwakilan dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta turut hadir untuk berbagi pengalaman tentang dampak inovasi bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing bisnis. Pemerintah Australia mengakui pentingnya inovasi sebagai penggerak daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan perbaikan standar hidup sebagai tujuan akhir.

Melalui Agenda Nasional Inovasi dan Sains, Australia merangkul ide-ide baru dan memanfaatkan sumber pertumbuhan baru untuk memberikan kemakmuran ekonomi berlanjut bagi dua Australia. Hal ini dilengkapi dengan pengakuan bahwa pertumbuhan perlu dipimpin oleh inovasi, serta didorong oleh tindakan kewirausahaan dan terobosan-terobosan baru.

“Pemerintah Australia, melalui KSI, mendukung Bappenas untuk memperkuat Pusat Pengetahuan (Knowledge Center) dalam mengembangkan sistem yang menghimpun praktik cerdas dari seluruh daerah di Indonesia sehingga dapat diperluas penerapannya di daerah lain,” ujar Counsellor for Poverty and Social Development DFAT Nicola Nixon.

Sebagai rangkaian dari seminar tersebut, diskusi publik dalam format bincang-bincang dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kemenristekdikti, BPPT, Kementerian PAN/RB, dan LAN, yang menyampaikan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah dilaksanakan dalam rangka mendorong pelaksanaan inovasi di daerah serta merespons praktik cerdas inovasi daerah yang telah dilakukan sejauh ini.

Berbagai kebijakan dan program pembangunan yang inovatif harus hadir sebagai solusi yang efektif dan efisien untuk menjawab permasalahan di daerah dengan melibatkan semua elemen pembangunan, mulai dari Pemerintah Pusat dan Daerah, badan usaha dan swasta, perguruan tinggi, masyarakat madani, serta lembaga nonpemerintah lainnya.

Penulis: Andi Juandi

Editor: Sigit Kurniawan.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-AnJ

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar