Selasa, 28 Februari 2017

Anggota DPR: Penanganan kasus terorisme harus libatkan TNI

Kamis, 12 Januari 2017 21:57

Ayo berbagi!

Dalam bahasan DPR RI komisi I apakah TNI akan dilibatkan langsung dalam penanganan teroris atau tetap wewenangnya diberikan kepada Polri, yaitu Densus 88 itu karena sebagai orang mengatakan bahwa penanganan itu, TNI tetap diperbantukan alasannya karna tidak bisa dengan judulnya yaitu "Pemberantasan tindak pidana", lebih mengedepankan hukum. Kata anggota DPR RI komisi I Drs. HM. Syaiful Bahri Ansori, MP.

Kata Syaiful Bahri, kalau TNI didepan dalam pemberantasan itu dianggap situasi perang, sementara hal yang ditangan pelanggaran hukum yang dikedepankan. Kamis (12/01), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Effendi Murdiono.

Situasi sekarang yang dihadapi teroris sudah menjadi kejahatan yang mengkhawatirkan bahkan kejahatan nasional usulan Syaiful Bakhri asal fraksi PKB memintah TNI dimasukkan langsung dalam pemberantasan teroris dengan tujuan TNI ditaruh di bagian depan.

Jalan tengah yang diharapkan dalam persolan pemberantasan teroris Polisi penangan terdepan dalam kasus tertentu semisal teroris mengebom kapal baru TNI dilibatkan bukan lagi membatu contohnya kasus penangkapan Santoso.

Dikatakan Syaiful Bahri, status TNI hanya diperbantukan dalam penangan teroris bukan pelaku utama maka sebelum dibahas dijadikan undang-undang agar semua duduk satu meja membahas hal itu.

Dari sisi lain TNI itu bisa untuk memberantas teroris dengan ijin pemerintah atau DPR diharapakan keputusan nantinya dalam bahasan teroris bisa diambil yang terbaik dalam menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman teroris.

Syaiful Bahri tidak ingin undang-undang yang disahkan nantinya ada reviu makan sebelum disahkan harus mendengarkan semua masukan dari stik holder baik dari Menhan, tiga angakatan, mentri agama dan lainnya. Diharapakan hasilnya undang-undang itu komprehensif dan diterima masyarakat Indonesia.

Gerakan teroris di Indonesia sudah diketahui baik oleh BIN, TNI maupun Polri persolan yang menghambat adalah patung hukum. "Apakah orang yang membuat bahan peledak itu dianggap teroris dan apa dikatankan teroris orang yang masih merencanakan", tanya Syaiful Bakhri. Disilah ada keraguan aparat keamanan.

Dijelaskan Politisi asal Jember, bahwa pansus teroris itu ada yang mengusulkan tindakan preintif sebelum mereka melakukan aksi pengeboman selama indikasi tidak boleh ditangkap.

Kata Syaiful Bakhri, kami di komisi I DPR RI diharapkan undang-undang itu tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Setiap orang yang melakukan gangguan negara dan makar boleh ditangkap tapi hal itu ada payung hukum dan itu baru akan dibahas sebagai undangan-undangan yang diberlakukan pemerintah.

Penulis: Andi Juandi

Editor: Sigit Kurniawan.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-AnJ

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar