Senin, 25 Juni 2018 | 07:15 WIB

Daftar | Login

/

Hanura usulkan RUU Penyelenggara Pemilu tanpa PT

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Ilustrasi.
Ilustrasi.
<p>Partai Hanura mengusulkan persyaratan ambang batas pengusuluan calon presiden atau "presidential threshold" dan batas ambang partai politik berada di parlemen atau "parliamentary threshold" dihapuskan dari RUU Penyelenggara Pemilu.</p><p>"Kami mengusulkan penghapusan kedua persyaratan tersebut, karena setiap partai politik harus mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta partai politik peserta pemilu sudah memenuhi persyaratan terbentuknya partai," kata Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (12/1).</p><p>Menurut Oesman Sapta, RUU Penyelenggara Pemilu yang akan dibahas DPR RI bersama Pemerintah, sepatutnya mengakomodasi kepentingan semua partai peserta pemilu legislatif.</p><p>RUU Penyelenggara Pemilu yang segera dibahas di DPR RI adalah gabungan dari revisi tiga undang-undang, yakni UU Pemilu, UU Penyelenggara Pemilu, dan UU Pemilihan Presiden.</p><p>"Dengan digabungnya tiga UU ini, jangan sampai menutup peluang partai-partai kecil yang menjadi peserta pemilu untuk berkembang," katanya.</p><p>Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Hanura Syarifuddin Sudding menambahkan, ambang batas parlemen sudah tak relevan lagi karena penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden akan diselenggarakan secara serentak pada tahun 2019.</p><p>Jika dalam RUU Penyelenggara Pemilu masih mengusulkan adanya persyaratan "parliamentary threshold" maupun "presidential threshold" untuk membatasi jumlah partai politik yang akan berada di parlemen, hal itu adalah kemunduran demokrasi.</p><p>"Penyelenggara Pemilu harus menghargai pilihan rakyat. Berapa banyak suara rakyat yang terbuang ketika ada seorang anggota Dewan yang terpilih, tapi karena partainya tidak memenuhi syarat parliamentary threshold menjadi gagal berada di DPR RI," katanya.</p><p>Sampai saat ini, pembahasan RUU Penyelenggara Pemilu belum dilakukan karena DPR RI masih mengumpulkan daftar inventarisasi masalah (DIM) dari masing-masing fraksi.</p><p>Dalam RUU Penyelenggara Pemilu yang diusulkan Pemerintah menyebutkan persyaratan "parliamentary threshold" minimal 3,5 persen. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Formula 1 | 25 Juni 2018 - 06:42 WIB

Hamilton menangi GP Prancis dan rebut puncak klasemen

Musibah | 25 Juni 2018 - 06:30 WIB

Kasus Danau Toba, Menhub dukung sanksi pidana

Event | 25 Juni 2018 - 06:19 WIB

Jepang imbangi Senegal 2-2

Event | 25 Juni 2018 - 06:07 WIB

Inggris pesta gol ganyang Panama

Aktual Luar Negeri | 24 Juni 2018 - 20:23 WIB

Transaksi kopi Indonesia capai Rp80 miliar pada WoC

Aktual Dalam Negeri | 24 Juni 2018 - 20:11 WIB

18.273 pemudik tiba di Gambir hingga H+8 Lebaran

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 22 Juni 2018 - 17:27 WIB

Aceh, Sumsel, Jawa, siaga kebakaran

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com