Sabtu, 23 Juni 2018 | 11:54 WIB

Daftar | Login

/

Jonan usulkan bea ekspor konsentrat 10 persen

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
<p>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar menetapkan bea keluar untuk ekspor konsentrat atau mineral mentah sebanyak 10 persen. </p><p>"Tetap ada biaya keluar, kami usulkan maksimum paling tidak 10 persen, asalkan ekspor konsentrat sesuai aturan berlaku," kata Jonan ketika menggelar jumpa pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (12/1) malam.</p><p>Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.</p><p>Dengan revisi tersebut perusahaan tambang tetap dapat melakukan ekspor konsentrat, hanya saja harus merubah perizinan dari kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) .</p><p>"Aturan ini tidak ada paksaan, intinya kalau mau ekspor konsentrat harus mengubah menjadi IUPK, setelah itu barulah bisa memperpanjang izin," katanya. </p><p>Saat ini ekspor konsentrat dikenakan biaya 5 persen, selanjutnya usulannya akan diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Keuangan.</p><p>Jonan menjelaskan tujuan dari perubahan aturan tersebut berdasarkan karena pengelolaan Minerba harus memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pendapatan negara, untuk selanjutnya dipergunakan bagi kesejahteraan masyarakat. </p><p>Pemerintah terus berupaya mendorong terwujudnya pembangunan fasilitas pemurnian didalam negeri. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 dalam rangka memberikan manfaat yang optimal bagi negara serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, dikutip dari Antara. </p><p>Sementara itu, sebelumnya ia juga menjelaskan jika perusahaan pertambangan masih berstatus Kontrak Karya (KK) seperti PT Freeport Indonesia maka tidak bisa melakukan ekspor konsentrat dan harus mengubah statusnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Musibah | 23 Juni 2018 - 11:47 WIB

Korban gigitan monyet di Bekasi bertambah

Aktual Dalam Negeri | 23 Juni 2018 - 11:23 WIB

Banjir bandang tidak pengaruhi aktivitas kereta api di Banyuwangi

Aktual Dalam Negeri | 23 Juni 2018 - 11:11 WIB

Jusuf Kalla terima penganugerahan gelar doktor kehormatan

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 22 Juni 2018 - 17:27 WIB

Aceh, Sumsel, Jawa, siaga kebakaran

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com