Sabtu, 23 Juni 2018 | 11:53 WIB

Daftar | Login

/

Pro kontra FPI, soal pembubaran ormas ini penjelasan Mendagri

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Foto: Kemendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Foto: Kemendagri
<p>Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menyebut bahwa organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Sementara yang tak terdaftar di Kemendagri adalah ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).&nbsp;</p><p>“FPI terdaftar dan diperpanjang di Kemendagri pada 2014, yang tak terdaftar di Kemendagri adalah ormas HTI,” kata Mendagri dalam pesan singkatnya, Kamis (12/1), seperti diinformasikan Puspen Kemendagri.</p><p>Ormas FPI saat ini memang tengah menjadi sorotan, menyusul pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta yang akan berlangsung Februari 2017. Ormas berbasis Islam ini juga menjadi garda terdepan dalam aksi damai pada 4 November dan 2 Desember 2016 lalu.</p><p>Sikap FPI belakangan ini juga membuat pro kontra di sejumlah elemen masyarakat. Bahkan, hingga dinilai meresahkan. </p><p>Namun saat dikonfirmasi mengenai pembubaran ormas, Mendagri menjelaskan bahwa tidak bisa begitu saja dilakukan pembubaran karena memang prosesnya bukan menjadi ranah Kemendagri. Dimana, terang dia, tugas Kemendagri adalah mengingatkan ormas jika mereka salah, sedangkan terkait dengan pembubaran harus melalui prosedur Undang-undang (UU).</p><p>“Yang bisa dibubarkan itu kalau ormas aliran sesat. Itu juga harus ada fatwa majelis ulama dan tokoh-tokoh agama, keputusannya ada di MA,” jelas Mendagri.</p><p>Kemendagri, tandas Tjahjo, tidak ada kewenangan untuk membubarkan ormas, melainkan mencatat ormas-ormas yang terdaftar. </p><p>"Misal ada ormas yang dianggap melanggar ketertiban, maka pihak Kemendagri bisa rapat bersama kepolisian, dan itu menjadi ranah aparat kepolisian," kata dia.</p><p>“Karena mekanisme pembubaran ormas juga panjang. Ada peringatan 1, 2, dan 3, lalu apakah bersalah atau tidak,” imbuh Mendagri.&nbsp;</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Musibah | 23 Juni 2018 - 11:47 WIB

Korban gigitan monyet di Bekasi bertambah

Aktual Dalam Negeri | 23 Juni 2018 - 11:23 WIB

Banjir bandang tidak pengaruhi aktivitas kereta api di Banyuwangi

Aktual Dalam Negeri | 23 Juni 2018 - 11:11 WIB

Jusuf Kalla terima penganugerahan gelar doktor kehormatan

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 22 Juni 2018 - 17:27 WIB

Aceh, Sumsel, Jawa, siaga kebakaran

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com