Senin, 25 Juni 2018 | 20:30 WIB

Daftar | Login

/

Pemda diminta tinjau penyewaan pulau dan segera berikan nama

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
<p>Pemerintah daerah (pemda) diminta untuk meninjau kembali kontrak penyewaan pulau-pulau di Indonesia, dan segera melakukan pemberian nama terhadap pulau-pulau yang belum diberikan nama.&nbsp;</p><p>Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, seperti diinformasikan Humas Puspen Kemendagri, Kamis (12/1). </p><p>“Segera dilihat kontraknya berapa tahun, apakah ada nilai tambahnya untuk daerah,” kata Mendagri.</p><p>Mendagri juga meminta daerah untuk segera melakukan pemberian nama terhadap pulau-pulau yang belum diberi nama, dimana sebelumnya dia memberikan saran untuk tidak menggunakan nama asing melainkan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, seperti nama tokoh maupun dari bahasa daerah setempat.</p><p>Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kordinator Kemaritiman dan juga ingin mempercepat proses penamaan pulau-pulau kecil dan terluar Indonesia, yang juga melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).</p><p>KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menargetkan 111 Pulau-Pulau Kecil dan Terluar di Indonesia. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Brahmantya Satyamurti mengatakan, KKP akan memberikan nama, mensertifikasi, dan mengelola 111 PPK di 2017.</p><p>“Target tahun ini, kita mengutamakan 111 PPKT sertifikasi lahan. Kita kelola melalui Hak Pengelolaan Lahan (HPL), karena pulau kecil dan terluar kita ada 92 pulau, dan sudah didaftarkan lagi 19, jadi total 111 pulau,” ungkapnya dalam paparan Refleksi 2016 dan Outlook 2017 Ditjen PRL di Jakarta, Selasa (10/1).</p><p>Mendagri juga menyebutkan minimal di pulau-pulau tersebut sudah ada mercusuar sehingga dapat memperjelas batas wilayah Indonesia. Mendagri juga menyebutkan saat ini masih ada pulau yang disewa oleh asing.</p><p>“Minimal ada mercusuarnya, minimal ada tonggaknya, sehingga jelas batas wilayah, sekarang banyak pulau yang belum punya nama tapi disewa oleh asing, kayak di NTT dan di beberapa daerah pariwisata,” ungkap Mendagri.</p><p>Karena itu, tegas Mendagri, penting bagi pemda untuk segera melakukan pengecekan kembali pulau-pulau yang disewa serta memperhatikan manfaatnya untuk daerah setempat.&nbsp;</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pilkada Serentak 2018 | 25 Juni 2018 - 20:26 WIB

Suasana Lumajang kondusif H-2 Pilkada Serentak 2018

Aktual Dalam Negeri | 25 Juni 2018 - 20:15 WIB

Menhub resmikan tim ad hoc kasus kapal tenggelam

Aktual Dalam Negeri | 25 Juni 2018 - 20:05 WIB

Mulai 1 Juli perjalan KA diberlakukan subsidi tarif parsial

Aktual Dalam Negeri | 25 Juni 2018 - 19:56 WIB

Satpol PP segel toko langgar aturan

Aktual Dalam Negeri | 25 Juni 2018 - 19:46 WIB

Prabowo imbau TNI-Polri netral dalam Pilkada Serentak

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 22 Juni 2018 - 17:27 WIB

Aceh, Sumsel, Jawa, siaga kebakaran

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com