Selasa, 17 Januari 2017

KPU diminta selektif dalam tentukan media partner

Jumat, 13 Januari 2017 11:31

Ayo berbagi!

Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang diminta selektif dan berhati-hati dalam menentukan media partnernya untuk kepentingan pelaksanaan kampanye media yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Januari - 11 Februari 2017.

"Ini penting, karena KPU sebagai lembaga penyelenggara pilkada yang akan berlangsung serentak pada 15 Februari 2017 tidak terjebak dalam penyalahgunaan keuangan negara hanya karena salah memilih media patner," kata Ketua PWI Nusa Tenggara Timur Dion DB Putra di Kupang, Jumat (13/1).

Penegasan Pemred HU Pos Kupang ini, karena masih banyak media abal-abal yang tidak terverikasi resmi oleh Dewan Pers masih beroperasi di wilayah provinsi berbasis kepulauan ini.

Dalam konteks kerja sama media, kata Dion, KPU Kota Kupang dapat menentukan rekanan media yang terdaftar di Dewan Pers sebagai sebuah perusahaan media yang berkompetensi.

Sejak 2009, kata dia, Dewan Pers telah menetapkan sejumlah standar sebuah perusahaan pers yang layak dimiliki media massa di Indonesia.

Sejumlah syarat tersebut, antara lain, harus dibangun dengan satu tujuan khusus penerbitan pers dan meiliki akta pendirian berupa perseroan terbatas (PT).

Memiliki kantor redaksi, penanggung jawab, karyawan dan digaji dengan standar UMP berjangka waktu 13 bulan rutin serta seluruh wartawan memiliki kompetensi.

PWI dan dua organisasi pers resmi lainnya yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kupang dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTT siap membantu KPU untuk memberikan masukan terkait perusahan pers dan media massa legal dan resmi yang ada di Kota Kupang ini.

Dion mengatakan saat ini bangsa Indonesia sedang melaksanakan sebuah komitmen bersama untuk melawan berita-berita "hoax" yang telah membawa dampak buruk bagi tata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua AJI Kupang Alex Dimoe secara terpisah mengatakan ada banyak situs di Kota Kupang yang mengaku berkonten jurnalistik, namun tidak terdaftar di Dewan Pers sebagai sebuah media massa legal.

Dia juga meminta KPU Kota Kupang untuk berhati-hati dalam menentukan media partnernya, karena salah menyalurkan anggaran kepada media abal-abal akan berurusan dengan hukum.

"Kami pada prinsipnya siap memberikan literasi media dan informasi kepada KPU terkait media massa yang memiliki kompetensi dan layak menjadi partner KPU dalam penyampaian kampanye pilkada tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Ketua IJTI NTT Kristo Ngai juga meminta KPU Kota Kupang untuk meneliti secara cermat latar belakang sebuah media partnernya, sebelum mengambil langkah-langkah lanjutan.

"Dampak hukum tentu akan dihadapi KPU, karena itu kami berharap agar selektif dalam media partner," kata jurnalis sebuah televisi swasta nasional itu.

Dia menyebut, sebuah perusahaan media, baik cetak, elektronik dan media siber, harus didirikan berlandaskan akta perusahaan pers berstatus perseroan terbatas (PT), serta memiliki sejumlah syarat lainnya, termasuk memiliki komptensi baik perusahaan medianya maupun jurnalisnya.

"Kita sedang berperang melawan hoax dan 43.000 situs abal-abal di Indonesia, sehingga kami berharap KPU jangan sampai menabrak aturan main yang ada," demikian Kristo Ngai.

Dalam kampanye media itu KPU akan memanfaatkan sejumlah media untuk menyebar sejumlah berita, himbauan dan pengumuman terkait Pilkada serentak pada 15 Februari 2017 di Kota Kupang. (Ant)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-DeN

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar