Minggu, 24 Juni 2018 | 06:40 WIB

Daftar | Login

/

Komnas Perempuan minta DPR segera sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
<p>Azriana, Ketua Komnas Perempuan mengatakan perkosaan yang diakhiri dengan pembunuhan dan dilakukan secara berkelompok (gang rape) kembali berulang, yang merenggut nyawa seorang anak perempuan (KM) usia 4 tahun di Sorong Papua Barat harus dihentikan.</p><p><br></p><p>Sehubungan kejadian keji tersebut, Komnas Perempuan mendorong Pemerintah RI, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Sosial untuk mengevaluasi program yang selama ini sudah dikembangkan oleh masing-masing kementerian untuk perlindungan dan pencegahan anak dari kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Pihak terkait diminta menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada publik. Termasuk dalam hal ini penanganan terhadap kasus perkosaan berkelompok dan pembunuhan yang menimpa anak perempuan (YY) di Bengkulu.</p><p><br></p><p>“Untuk Kapolri agar memastikan akan ada upaya cepat untuk menangkap pelaku kekerasan seksual terutama perkosaan, dan tidak ada kasus kekerasan seksual yang luput dari penyidikan atau terhenti proses penyidikannya karena diselesaikan secara kekeluargaan, kecuali yang diatur lain oleh Undang Undang dan Sistem Peradilan Pidana Anak; “ kata Azriana, Ketua Komnas Perempuan dalam rilis tertulis Jumat (13/1).</p><p><br></p><p>Sedang untuk lembaga/Tokoh Agama dan Adat agar meningkatkan upaya memperkuat kesadaran masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang setara antara laki-laki dan perempuan lintas usia dan golongan, dengan menghentikan segala bentuk perilaku kekerasan dan tradisi yang merugikan perempuan;</p><p><br></p><p>DPR RI diminta segera membahas dan mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagaimana yang diusulkan oleh Komnas Perempuan dan Forum Organisasi Masyarakat Pengada Layanan (FPL), agar dapat menjadi rujukan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual secara lebih komprehensif dan terukur, sejak dari pencegahan kekerasan, penghukuman pelaku, hingga pemulihan korban.(Dody/SiK)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 23 Juni 2018 - 19:25 WIB

Bus AKAP dominasi arus balik ke sejumlah kota besar

Ekonomi | 23 Juni 2018 - 19:14 WIB

Penurunan PPh UMKM akan perkuat pertumbuhan usaha

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 22 Juni 2018 - 17:27 WIB

Aceh, Sumsel, Jawa, siaga kebakaran

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com