Kamis, 14 Desember 2017

Komnas Perempuan: Progam perlindungan anak perlu dievaluasi

Jumat, 13 Januari 2017 18:40

Ilustrasi. Foto: Istimewa Ilustrasi. Foto: Istimewa
Ayo berbagi!

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong pemerintah untuk mengevaluasi program perlindungan dan pencegahaan kekerasan anak dari kekerasan karena kebijakan yang ada selama ini belum cukup membuat para pelaku jera.

Ketua Komnas Perempuan Azriana Jumat, di Jakarta mengatakan terulangnya kembali peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan secara berkelompok memperlihatkan bahwa penghapusan kekerasan seksual tidak bisa hanya menggunakan pendekatan hukum semata.

"Perlu dibarengi dengan upaya sistematis, komprehensif dan terukur dalam pencegahan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakt, lembaga, tokoh agama dan adat," kata Azriana.

Meningkatnya pelaku kekerasan seksual dengan pembunuhan dari kalangan usia anak, menunjukkan ada persoalan dengan sistem pendidikan dan melemahnya sistem sosial yang melindungi anak dari kekerasan, baik sebagai korban maupun pelaku.

Komnas Perempuan berpendapat mengaitkan miras dan juga pornografi dalam kekerasan seksual yang dilakukan anak, tidak cukup hanya sebatas identifikasi semata, tanpa upaya menjauhkan atau melindungi anak dari miras dan pornografi, yang tentunya juga perlu dilakukan secara sistematis, komprehensif dan terukur, termasuk dalam hal ini memutus jaring pemasok miras ke daerah.

Kasus pemerkosaan dan pembunuhan terkahir terjadi di Sorong Papua Barat yang merenggut nyawa seorang anak perempuan (KM) berusia empat tahun, KM ditemukan meninggal pada Selasa, 10 Januari sekitar pukul 14.30 WIT.

Komnas Perempuan mengutuk tindakan biadab tersebut, dan menyampaikan rasa dukacita mendalam kepada keluarga korban, mereka juga menyampaikan apresiasi atas langkah cepat kepolisian menangkap ketiga terduga pelaku perkosaan dan pembunuhan tersebut.\ Mereka meminta Pemerintah Propinsi Papua Barat untuk memastikan kekerasan seksual seperti yang dialami KM tidak lagi berulang, dengan mengembangkan wilayah bebas kekerasan terhadap perempuan dan anak di Papua Barat, dengan mengacu kepada temuan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Papua Barat, yang telah disampaikan Komnas Perempuan melalui Dokumen Anyam Noken Kehidupan; "Pemerintah kota Sorong perlu melakukan pendampingan dan pemulihan bagi keluarga korban, serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah berulangnya kekerasan. Kemudia pemerintah kota perlu mebentuk lembaga layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Kota Sorong, atau mendukung lembaga-lembaga layanan yang sudah ada (di inisiasi masyarakat), agar dapat menjalankan fungsi pendampingan korban kekerasan secara optimal," kata dia.

Lembaga Agama dan Dewan Adat di Wilayah Sorong juga harus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang menghargai perempuan dan melindungi anak dari kekerasan.

Agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, mereka meminta Kapolri untuk memastikan ada upaya cepat untuk menangkap pelaku kekerasan seksual terutama perkosaan, dan tidak ada kasus kekerasan seksual yang luput dari penyidikan atau terhenti proses penyidikannya karena diselesaikan secara kekeluargaan, kecuali yang diatur lain oleh Undang Undang dan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu DPR harus segera membahas dan menngesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagaimana yang diusulkan oleh Komnas Perempuan dan Forum Organisasi Masyarakat Pengada Layanan (FPL), agar dapat menjadi rujukan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual secara lebih komprehensif dan terukur, sejak dari pencegahan kekerasan, penghukuman pelaku, hingga pemulihan korban.  (Ant)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-MuI

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar