Sabtu, 15 Desember 2018 | 17:39 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Presiden akan bentuk pansel untuk gantikan Patrialis

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
<p>Presiden Joko Widodo akan membentuk panitia seleksi (pansel) untuk merekrut calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggantikan posisi Patrialis Akbar yang ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).</p><p> Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah meluncurkan program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) IKM perajin logam di Dusun Tumang Cepogo, Boyolali, Senin (30/1).</p><p> "Kita akan lakukan rekrutmennya dengan pola terbuka dengan pansel," kata Presiden Jokowi.</p><p> Ia mengatakan, hal itu akan dilakukannya begitu Presiden mendapatkan laporan secara penuh dan ada permintaan kepada Presiden untuk itu.</p><p> "Nanti kalau sudah mendapatkan laporan secara penuh kemudian ada juga permintaan ke kita dan akan segera kita tindaklanjuti," katanya.</p><p> Presiden Jokowi akan memilih perekrutan dengan pola terbuka melalui pansel sehingga masyarakat bisa secara langsung memberikan masukan-masukan.</p><p> "Saya kira cara-cara itu yang akan kita lakukan dan akan kita dapatkan yang mempunyai kualitas, integritas, dan kemampuan untuk duduk di MK," katanya.</p><p> Posisi Patrialis Akbar sebagai hakim di MK harus segera digantikan apabila secara otomatis ia diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran berat.</p><p> Patrialis Akbar terjaring OTT dalam dugaan suap yang terkait dengan "Judicial Review" Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p><p> Penangkapan itu dilakukan oleh tim KPK dengan mengamankan 11 orang dalam operasi penangkapan yang dilakukan pada Rabu (25/1) sekitar pukul 10.00 sampai 21.30 WIB di tiga lokasi yang berbeda-beda di Jakarta.</p><p> Sebanyak 11 orang itu di antaranya Patrialis Akbar (PAK) Hakim MK, Basuki Hariman (BHR) pihak swasta yang memberikan suap bersama-sama dengan NG Fenny (NGF) yang merupakan karyawan BHR, Kamaludin (KM) dari swasta yang menjadi perantara BHR dari swasta kepada PAK, dan tujuh orang lainnya. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Travel | 15 Desember 2018 - 17:12 WIB

Menpar tak ingin ada wisata `remang-remang`

Bencana Alam | 15 Desember 2018 - 16:48 WIB

Puting beliung robohkan delapan rumah di Sumba Timur

Aktual Dalam Negeri | 15 Desember 2018 - 16:36 WIB

Ryamizard Ryacudu tegaskan kelompok bersenjata Papua adalah pemberontak

Aktual Luar Negeri | 15 Desember 2018 - 16:11 WIB

Indonesia catat pernyataan Australia mengenai Yerusalem

<p>Presiden Joko Widodo akan membentuk panitia seleksi (pansel) untuk merekrut calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggantikan posisi Patrialis Akbar yang ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).</p><p> Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah meluncurkan program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) IKM perajin logam di Dusun Tumang Cepogo, Boyolali, Senin (30/1).</p><p> "Kita akan lakukan rekrutmennya dengan pola terbuka dengan pansel," kata Presiden Jokowi.</p><p> Ia mengatakan, hal itu akan dilakukannya begitu Presiden mendapatkan laporan secara penuh dan ada permintaan kepada Presiden untuk itu.</p><p> "Nanti kalau sudah mendapatkan laporan secara penuh kemudian ada juga permintaan ke kita dan akan segera kita tindaklanjuti," katanya.</p><p> Presiden Jokowi akan memilih perekrutan dengan pola terbuka melalui pansel sehingga masyarakat bisa secara langsung memberikan masukan-masukan.</p><p> "Saya kira cara-cara itu yang akan kita lakukan dan akan kita dapatkan yang mempunyai kualitas, integritas, dan kemampuan untuk duduk di MK," katanya.</p><p> Posisi Patrialis Akbar sebagai hakim di MK harus segera digantikan apabila secara otomatis ia diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran berat.</p><p> Patrialis Akbar terjaring OTT dalam dugaan suap yang terkait dengan "Judicial Review" Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p><p> Penangkapan itu dilakukan oleh tim KPK dengan mengamankan 11 orang dalam operasi penangkapan yang dilakukan pada Rabu (25/1) sekitar pukul 10.00 sampai 21.30 WIB di tiga lokasi yang berbeda-beda di Jakarta.</p><p> Sebanyak 11 orang itu di antaranya Patrialis Akbar (PAK) Hakim MK, Basuki Hariman (BHR) pihak swasta yang memberikan suap bersama-sama dengan NG Fenny (NGF) yang merupakan karyawan BHR, Kamaludin (KM) dari swasta yang menjadi perantara BHR dari swasta kepada PAK, dan tujuh orang lainnya. (Ant)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

Kamis, 13 Desember 2018 - 10:51 WIB

KPK panggil Bupati Jepara terkait kasus suap

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com