Sabtu, 23 Juni 2018 | 01:26 WIB

Daftar | Login

Top header banner

/

Presiden akan bentuk pansel untuk gantikan Patrialis

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
<p>Presiden Joko Widodo akan membentuk panitia seleksi (pansel) untuk merekrut calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggantikan posisi Patrialis Akbar yang ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).</p><p> Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah meluncurkan program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) IKM perajin logam di Dusun Tumang Cepogo, Boyolali, Senin (30/1).</p><p> "Kita akan lakukan rekrutmennya dengan pola terbuka dengan pansel," kata Presiden Jokowi.</p><p> Ia mengatakan, hal itu akan dilakukannya begitu Presiden mendapatkan laporan secara penuh dan ada permintaan kepada Presiden untuk itu.</p><p> "Nanti kalau sudah mendapatkan laporan secara penuh kemudian ada juga permintaan ke kita dan akan segera kita tindaklanjuti," katanya.</p><p> Presiden Jokowi akan memilih perekrutan dengan pola terbuka melalui pansel sehingga masyarakat bisa secara langsung memberikan masukan-masukan.</p><p> "Saya kira cara-cara itu yang akan kita lakukan dan akan kita dapatkan yang mempunyai kualitas, integritas, dan kemampuan untuk duduk di MK," katanya.</p><p> Posisi Patrialis Akbar sebagai hakim di MK harus segera digantikan apabila secara otomatis ia diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran berat.</p><p> Patrialis Akbar terjaring OTT dalam dugaan suap yang terkait dengan "Judicial Review" Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p><p> Penangkapan itu dilakukan oleh tim KPK dengan mengamankan 11 orang dalam operasi penangkapan yang dilakukan pada Rabu (25/1) sekitar pukul 10.00 sampai 21.30 WIB di tiga lokasi yang berbeda-beda di Jakarta.</p><p> Sebanyak 11 orang itu di antaranya Patrialis Akbar (PAK) Hakim MK, Basuki Hariman (BHR) pihak swasta yang memberikan suap bersama-sama dengan NG Fenny (NGF) yang merupakan karyawan BHR, Kamaludin (KM) dari swasta yang menjadi perantara BHR dari swasta kepada PAK, dan tujuh orang lainnya. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pilkada Serentak 2018 | 22 Juni 2018 - 21:39 WIB

Bamsoet ajak elite politik fokus pada pilkada

Aktual Dalam Negeri | 22 Juni 2018 - 21:27 WIB

Menkominfo ingatkan jajaran bekerja lebih efisien

Bencana Alam | 22 Juni 2018 - 21:12 WIB

Banjir bandang melanda dua kecamatan di Banyuwangi

Aktual Dalam Negeri | 22 Juni 2018 - 20:58 WIB

Menhub minta pemuda Toba dididik ilmu pelayaran

Aktual Dalam Negeri | 22 Juni 2018 - 20:45 WIB

Menlu Retno dijadwalkan hadiri pertemuan CEAPAD di Bangkok

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 22 Juni 2018 - 17:27 WIB

Aceh, Sumsel, Jawa, siaga kebakaran

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com