Kamis, 21 Juni 2018 | 13:29 WIB

Daftar | Login

Top header banner

/

Komnas Perempuan temukan kekerasan, ancaman dan teror pada calon kepala daerah perempuan

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Foto: Dody Handoko.
Foto: Dody Handoko.
<p>Komnas Perempuan telah mendokumentasikan kekerasan terhadap perempuan dalam konteks Pilkada antara lain melalui pemantauan secara langsung  proses Pilkada di Papua (2015).</p><p><br></p><p>Selain itu juga menerima pengaduan melalui Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), memantau kasus-kasus yang dimuat  oleh media maupun kasus-kasus yang diadukan saat Komnas Perempuan melakukan kujungan ke berbagai daerah di Indonesia.</p><p><br></p><p>“Terdapat temuan-temuan tentang kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dalam konteks Pilkada . Penyempitan ruang politik perempuan yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah,”jelas Yuniyanti Chuzaifah, Wakil Ketua Komnas Perempuan, dalam rilis tertulis Jumat (10/2).</p><p> </p><p>Ia menambahkan, “Hal ini diakibatkan minimnya akses politik dan ekonomi, kuatnya politisasi agama dan adat, praktik budaya yang bias gender, dan stigmatisasi pada perempuan yang berkegiatan di politik. Seluruh aspek tersebut menghambat hak politik perempuan di dalam menjalankan hak sipil politiknya,”tambahnya.</p><p><br></p><p>Selain itu juga  ditemui akses pemilih yang terhambat karena sejumlah hal antara lain, jarak yang sulit dijangkau (karena wilayah yang terpencil), mekanisme pemilu yang belum ramah  pada perempuan (tidak  ada fasilitas dukungan bagi pemilih perempuan yang terhalang  mobilitasnya antara seperti  PRT, lansia, termasuk disabilitas.</p><p><br></p><p>“Politisasi dan eksploitasi isu perempuan yang digunakan untuk menjatuhkan maupun menghalangi perempuan sebagai calon, masih banyak digunakan  lawan politik dan kelompok pendukungnya untuk kepentingan pemenangan,”ungkapnya.</p><p><br></p><p>Ditemukan pula tentang kekhawatiran perempuan akan keamanan baik sebelum, saat, dan setelah Pilkada, terutama menguatnya politisasi agama dan identitas yang menghambat mobilitas dan partisipasi perempuan dalam bersuara dan memberikan suara, terutama di daerah-daerah yang rawan konflik.</p><p><br></p><p>“Kekerasan, ancaman, teror yang dialami oleh perempuan calon kepala daerah dan perempuan pemilih,” ucapnya. (Dody/SiK)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 21 Juni 2018 - 13:26 WIB

Menkes: Pelaksanaan mudik Lebaran 2018 lebih baik

Aktual Dalam Negeri | 21 Juni 2018 - 13:15 WIB

JK ucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden Jokowi

Ekonomi | 21 Juni 2018 - 12:58 WIB

Darmin: Perbaikan struktur ekspor atasi perang dagang

Aktual Dalam Negeri | 21 Juni 2018 - 12:48 WIB

Kemenkes masih siagakan petugas kesehatan di sejumlah titik

Aktual Dalam Negeri | 21 Juni 2018 - 12:33 WIB

Presiden Jokowi ulang tahun ke-57 hari ini

Aktual Dalam Negeri | 21 Juni 2018 - 12:27 WIB

KPK panggil tujuh anggota DPRD Kota Malang

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

Sabtu, 16 Juni 2018 - 11:27 WIB

Polisi tembak pembunuh nenek di Tapanuli Selatan

Selasa, 12 Juni 2018 - 12:26 WIB

Hari raya Idul Fitri, listrik aman dari pemadaman

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com