Selasa, 22 Agustus 2017

Demokrat usulkan hak angket terkait Ahok

Senin, 13 Februari 2017 14:14

Ayo berbagi!

Partai Demokrat mengusulkan penggunaan hak angket di DPR untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri yang mengangkat kembali Basuki T. Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta padahal statusnya terdakwa, kata Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan.

"Hari ini dipastikan akan masuk ke DPR dan akan memenuhi persyaratan minimal 25 orang dan minimal 2 fraksi," kata Syarief Hasan di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (13/2).

Dia mengatakan anggota Fraksi Demokrat di DPR ada 61 orang lalu PKS diklaimnya akan ikut mengajukan hak angket tersebut sehingga persyaratan sudah memenuhi.

Anggota Komisi I DPR itu berharap fraksi-fraksi lain mengikuti langkah Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS karena tujuannya untuk menegakkan hukum disebabkan pengangkatan kembali tersebut berpotensi melanggar hukum.

"UU Pemerintahan Daerah sudah jelas mengatakan bahwa kalau seorang kepala daerah sudah menjadi terdakwa maka yang bersangkutan harus diberhentikan sementara," ujarnya.

Dia menilai banyak contoh diberbagai daerah menunjukkan bahwa ketika seorang kepala daerah berstatus terdakwa maka yang bersangkutan langsung diberhentikan.

Syarief menegaskan perlakuan itu harus diterapkan kepada Ahok yang saat ini berstatus terdakwa kasus dugaan penistaan agama sehingga harus diberhentikan dari jabatannya.

"Pemerintah harus betul-betul secara konsisten melaksanakan undang-undang," katanya.

Dia berharap proses usulan hak angket itu segera di proses pimpinan DPR jika semua persyarakat sudah terpenuhi. (Ant)

(Sik)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-DeN

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar