Minggu, 30 April 2017

Pengacara Ahok masalahkan kesamaan BAP dua ahli

Senin, 13 Februari 2017 21:25

Ayo berbagi!

Anggota tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempermasalahkan adanya jawaban yang sama dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) antara ahli Bahasa Indonesia Mahyuni dengan ahli Bahasa Indonesia lainnya Husni Muadz.

Husni Muadz juga diketahui sebagai ahli Bahasa Indonesia dalam kasus penodaan agama dengan terdakwa Ahok.

"Ada empat definisi yang sama di dalam BAP keduanya," kata salah satu anggota tim kuasa hukum dalam lanjutan sidang Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (13/2).

Selain itu, menurut catatan tim kuasa hukum Ahok terdapat juga 10 jawaban berupa penjelasan dalam BAP termasuk ada bagan-bagan yang sama persis dengan BAP dari ahli Husni Muadz.

"Contohnya untuk BAP butir 28 atas pertanyaan penyelidik memutarkan copy rekaman video kepada ahli dan seterusnya. Pertanyaannya "Apakah ada perbedaan yang dimaksud dengan makna kalimat tersebut? Jika ada, pada kalimat yang mana? Jelaskan"," kata anggota tim kuasa hukum Ahok.

Sedangkan jawaban yang terdapat persamaan, kata tim kuasa hukum Ahok adalah "kalau kita bandingkan kalimat-kalimat krusial yang berkaitan dengan video asli (video dari pemprov DKI Jakarta) dan video yang ada di youtube sebagaimana transkrip yang diberikan penyelidik tidak memiliki perbedaan".

Sementara, Mahyuni mengaku adanya kesamaan dalam BAP terkait dengan definisi tersebut adalah hal yang wajar.

"Kalau definisi, wajar persis sama karena sumbernya sama. Kalau kebetulan sama ya saya tidak paham," ucap Mahyuni.

Dalam sidang kesepuluh Ahok ini, dua ahli hadir untuk memberikan keterangan masing-masing ahli Agama Islam Muhammad Amin Suma dan ahli Bahasa Indonesia Mahyuni.

Sedangkan dua ahli hukum pidana masing-masing Mudzakkir dan Abdul Chair Ramadhan tidak hadir.

Ahok dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.

Menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Sementara menurut Pasal 156a KUHP, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. (Ant)

Masih ada lagi informasi Kasus dugaan penistaan agama menarik untuk anda, klik disini.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-SiK

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar