Selasa, 30 Mei 2017

Presiden Jokowi tanggapi soal aktifnya kembali Gubernur Basuki

Selasa, 14 Februari 2017 07:15

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir usai bertemu Presiden Jokowi, di Jakarta, Senin (13/2). Foto: Setkab Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir usai bertemu Presiden Jokowi, di Jakarta, Senin (13/2). Foto: Setkab
Ayo berbagi!

Presiden Joko Widodo memahami adanya banyak tafsir mengenai pengaktifan kembali Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai menyelesaikan masa cuti kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017, pada Jumat (10/2) lalu, terkait dengan statusnya sebagai terdakwa kasus penodaan agama. Karena itu, Presiden Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo untuk meminta pandangan resmi dari Mahkamah Agung (MA).

“Beliau meminta Mendagri untuk minta pandangan resmi dari Mahkamah Agung,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir usai bersama Pimpinan Muhammadiyah menemui Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/2).

Haedar mengatakan, jika sudah ada pandangan resmi dari MA maka akan dilaksanakan apa yang menjadi pandangan resmi itu.

“Jadi, saya pikir itu merupakan langkah yang cukup elegan ya. Jadi di tengah banyak tafsir tentang aktif-non aktif ini, maka jalan terbaik ini meminta fatwa MA ya, jadi fatwa MA ya, bukan fatwa MUI,” kata Haedar bercanda.

Seperti diinformasikan melalui laman resmi Setkab, Ketua Umum PP Muhammadiyah itu berharap agar MA tidak berlama-lama membuat fatwa, agar semua ada dalam kepastian hukum dan tidak terus ribut dan gaduh.

Sikap Muhammadiyah sendiri, menurut Haedar, tegakkan prinsip hukum yang memang sifatnya tegas. Jika memang prinsip hukum dan dasar Undang-Undang-nya harus non aktif, maka dinonaktifkan.

“Jadi saya yakin ini prinsip yang kita pegang semuanya. Ya kan Indonesia negara hukum jadi pakai prinsip itu. Masalahnya kan kalau perbedaan tafsir ya harus ada otoritas yang memastikan itu,” tegas Haedar.

Ia juga mengingatkan bahwa prinsip tersebut berlaku untuk semua kasus, bukan hanya DKI Jakarta, tapi juga di Gorontalo dan sebagainya.

“Tegakkan hukum sesuai konstitusi yang berlaku,” tandasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan, pemberhentian sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunggu adanya tuntutan resmi Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan.

“Kalau tuntutannya lima tahun kami berhentikan sementara sampai ada keputusan hukum tetap,” tegasnya.

Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan: 1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur, serta Mendagri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

JPU mendakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Pasal 156a KUHP atau Pasal 156 KUHP tentang penistaan atau penodaan agama. Pasal 156a ancaman hukumannya 5 (lima) tahun, sementara Pasal 156 ancaman hukumannya 4 (empat) tahun.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-der

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar