Senin, 25 Juni 2018 | 20:48 WIB

Daftar | Login

/

Terdapat potensi kerawanan saat Pilkada 2017

Komnas HAM:

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Foto :  Doddy Handoko.
Foto : Doddy Handoko.
<p>Komnas HAM menyimpulkan terdapat potensi kerawanan pada pelaksanaan Pilkada serentak 2017. Kesimpulan ini diperoleh setelah dilakukannya pemantauan Pra Pilkada pada November - Desember 2016 di 11 (sebelas) provinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Banten, DKI Jakarta,, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Sulawesi Tengah dan Maluku.</p><p><br></p><p>“Potensi kerawanan tersebut sangat terkait dengan persoalan seputar hak untuk dipilih dan memilih, potensi konflik sosial dan kekerasan, persoalan seputar penegakan hukum dan potensi tindak diskriminasi ras dan etnis,”kata Siane Indriyani, Ketua Tim Pemantauan Pilkada 2017 dalam rilis tertulis, Selasa (14/2).</p><p><br></p><p>Ia menjelaskan, hasil pantauan Komnas HAM menemukan bahwa potensi kehilangan hak pilih bagi warga yang belum memiliki dan/atau merekam E-KTP cukup merata di setiap provinsi. Komnas HAM mencatat, di Kota Jayapura jumlah warga yang belum mempunyai E-KTP mencapai 127.000 pemilih,&nbsp; Kab. Bekasi (118.304 pemilih), Kab. Lampung Barat (31.000 pemilih), Kepulauan Mentawai (1.115 pemilih atau 20% pemilih), Kab Banggai Kepulauan (11.982 pemilih), Jawa Tengah (21.400 pemilih).</p><p><br></p><p>Selain itu, pada kawasan-kawasan tersebut juga belum sepenuhnya dilakukannya pendataan atas pemilih rentan, kecuali untuk narapidana. Pasien rumah sakit dipastikan masih akan mengalami kesulitan.</p><p><br></p><p>Persoalan seputar hak untuk dipilih dan memilih juga akan terjadi akibat kebijakan yang berbeda terhadap pemilih disabilitas dan akibat sengketa mengenai tata batas seperti yang terjadi di Seram Bagian Barat dengan Maluku Tengah yang meliputi 1.407 pemilih dan Tulang Bawang serta Mesuji (925 pemilih). Komnas HAM juga mencatatkan potensi kekerasan khususnya di kawasan Aceh dan Papua akibat keberadaan Kelompok Sipil Bersenjata dan Sistem Noken (6 wilayah Papua).</p><p><br></p><p>“Potensi konflik juga diakibatkan oleh permasalahan penyelenggaran (independensi dan kecakapan/pengetahuan). Selain itu juga tentang E-KTP, calon tunggal dan petahana yang memanfaatkan sumber daya di pemerintahan. Terkait potensi konflik sosial dan kekerasan, Komnas HAM RI telah melakukan pemetaan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi,” jelasnya. (Dody/SiK)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Arestasi | 25 Juni 2018 - 20:36 WIB

Polri amankan terduga teroris di Lampung Selatan

Pilkada Serentak 2018 | 25 Juni 2018 - 20:26 WIB

Suasana Lumajang kondusif H-2 Pilkada Serentak 2018

Aktual Dalam Negeri | 25 Juni 2018 - 20:15 WIB

Menhub resmikan tim ad hoc kasus kapal tenggelam

Aktual Dalam Negeri | 25 Juni 2018 - 20:05 WIB

Mulai 1 Juli perjalan KA diberlakukan subsidi tarif parsial

Aktual Dalam Negeri | 25 Juni 2018 - 19:56 WIB

Satpol PP segel toko langgar aturan

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 22 Juni 2018 - 17:27 WIB

Aceh, Sumsel, Jawa, siaga kebakaran

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com