Kamis, 30 Maret 2017

Mendagri: Pilkada Aceh dan DKI Jakarta perlu perhatian khusus

Rabu, 15 Februari 2017 18:31

Ayo berbagi!

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Aceh dan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

"Dalam pilkada serentak kali ini daerah yang membutuhkan perhatian khusus adalah Aceh dan DKI karena tensinya tinggi," katanya seusai menunaikan hak politiknya di Komplek Widyachandra, Jakarta, Rabu (15/2).

Pilkada Aceh diikuti enam calon gubernur dan wakil gubernur di mana empat di antaranya mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kini bertekad mengabdikan diri untuk Provinsi Aceh.

Enam pasangan calon tersebut adalah Muzakir Manaf-Teuku Ahmad Khalid, Zakaria Saman-Teuku Aldiansyah, Zaini Abdullah-Nasaruddin, Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, Abdullah Puteh-Sayed Mustafa Usab dan Tarmizi Abdul Karim-Teuku Machsalmina Ali.

Sementara itu, dalam Pilkada DKI Jakarta ada tiga pasangan calon yang bersaing memperebutkan kursi pimpinan DKI Jakarta, yakni pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Atas pertimbangan situasi yang dinilai bertensi tinggi di kedua wilayah tersebut, Tjahjo menyebut bahwa dirinya akan melakukan pemantauan proses pemilihan para pemimpin daerah di seluruh Indonesia tersebut di kantor Kementerian Dalam Negeri.

"Hari ini langsung akan saya monitor dari kantor, mudah-mudahan nanti begitu selesai hari pemilihan ini, tidak akan terjadi masalah apapun," ujarnya.

Kendati demikian, Tjahjo menegaskan bahwa dirinya tidak hanya memantau dua daerah dengan tensi tinggi tersebut saja, akan tetapi juga memantau proses Pilkada di daerah lainnya dengan problematikanya masing-masing.

Dia mencontohkan, Pilkada di Pati, Jawa Tengah, yang hanya diikuti calon tunggal, Pilkada Buton yang juga diikuti calon tunggal, namun sang calon saat ini tersangkut masalah hukum.

Kemudian, menurut dia, ada Pilkada Dogiyai yang memiliki masalah ditolaknya salah satu calon oleh panitia pengawas pemilihan, serta Pilkada Sulawesi Barat yang dinilai kementerian memiliki tingkat kecurangan masif mulai dari manipulasi data dan politik uang .

"Semua pasti kami pantau perkembangannya. Sanksi kecurangan tegas, yang menerima juga terkena sanksi berat. Pilkada itu bisa sukses kalau sudah enggak ada politik uang, netralitas aparatur negara, dan partisipasi, mudah-mudahan tingkat partisipasi naik," demikian Tjahjo Kumolo.(Ant)

Masih ada lagi informasi Pilkada Serentak 2017 menarik untuk anda, klik disini.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-ank

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar