Senin, 29 Mei 2017

Polri: Pilkada serentak 2017 berjalan kondusif

Kamis, 16 Februari 2017 07:08

Warga Baduy Luar memasukkan kertas surat suara Pilkada Gubernur/Wagub Banten 2017 di di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (15/2). Foto: Antara Warga Baduy Luar memasukkan kertas surat suara Pilkada Gubernur/Wagub Banten 2017 di di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (15/2). Foto: Antara
Ayo berbagi!

Polri menyatakan bahwa secara keseluruhan situasi keamanan pada hari pemungutan suara Pilkada serentak 2017 yang digelar di 101 wilayah di Indonesia, Rabu (15/2), berjalan dalam suasana yang kondusif. 

Demikian seperti dikatakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Brigjen Pol Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Rabu malam.

"Sampai saat ini (Rabu malam) situasi kamtibmas di seluruh Indonesia, khususnya yang melaksanakan Pilkada serentak kondisinya kondusif, aman," kata dia.

Meski demikian, papar Rikwanto seperti dikutip Antara, pihaknya menyebutkan sedikitnya ada 17 lokasi pemungutan suara yang mengalami masalah logistik atau administrasi. Umumnya kasus-kasus tersebut terjadi akibat tidak diizinkannya pemilih yang akan memilih hanya dengan menggunakan KTP.

"Jadi ada yang punya KTP ingin mencoblos di TPS yang tidak terdaftar di DPT tapi memaksakan diri," katanya.

Selain itu, juga terdapat kasus tertukarnya surat suara.

"Ada yang begitu kotak suaranya dibuka, kosong. Ternyata surat suaranya ada di TPS sebelah," katanya.

Sementara terjadi penundaan pemungutan suara di dua Pulau di Sulawesi Utara karena pengiriman kotak suara yang terhambat.

"Ada sembilan TPS di Sangihe dan Talaud (Sulawesi Utara) yang belum bisa melaksanakan pencoblosan karena pengiriman kotak suara terhambat. Besok pagi (Kamis) baru akan digelar pemungutan suara," katanya.

Kemudian di Halmahera Tengah, Maluku Utara sempat terjadi keributan antara pendukung paslon tertentu dengan warga yang tidak terdaftar di TPS tersebut karena mereka memaksa untuk dapat mencoblos.

"Warga yang KTP-nya bukan di TPS itu tetap memaksakan untuk mencoblos di situ. Akhirnya dibantu oleh KPPS dan polisi," katanya.

Selain itu, di Dusun Lukulamo, Kecamatan Weda Tengah terjadi sweeping yang dilakukan salah satu paslon setempat.

Lalu di Pulau Morotai, Maluku Utara terdapat protes yang dilakukan warga yang tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih. "Setelah koordinasi dengan penyelenggara untuk didata ulang, bisa ditangani dengan baik," katanya.

Kendati demikian, pungkas Rikwanto, sejumlah kasus yang terjadi mampu ditangani dengan baik oleh petugas KKPS dan aparat keamanan. 

Masih ada lagi informasi Pilkada Serentak 2017 menarik untuk anda, klik disini.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-der

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar