Rabu, 20 Juni 2018 | 21:58 WIB

Daftar | Login

Banner Lebaran Banner Lebaran
Top header banner

/

Tim Saber Pungli antisipasi ASN langgar hukum

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Foto: Ilustrasi elshinta.com
Foto: Ilustrasi elshinta.com
<p>Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Batang, Jawa Tengah, melakukan sosialisasi kepada aparatur sipil negara sebagai upaya mengantisipasi mereka melakukan pelanggaran hukum yang berujung operasi tangkap tangan oleh aparat.</p><p> Anggota Tim Saber Pungli Kabupaten Batang Retno Dwi Irianto di Batang, Kamis (16/2), mengatakan timnya akan terus melakukan antisipasi pelanggaran hukum dengan sasaran pegawai instansi pemkab, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.</p><p> "ASN sebagai pelayanan publik tidak boleh memungut apapun, kecuali ada dasar hukumnya atau regulasi sebagai dasar hukumnya, apalagi untuk kepentingan pribadi," katanya.</p><p> Ia mengatakan tidak sedikit kemungkinan terjadi pungutan liar di instansi pemerintahan terkait dengan pengurusan administrasi kepegawaian, rapel, dan lainnya, sehingga menimbulkan masalah hukum.</p><p> "Oleh karena itu, kami berharap pada ASN jangan mencoba melakukan pungli. Jangan terjadi pungli jika tidak ada dasar hukumnya dan masuk dalam kategori pungli," katanya.</p><p> Menurut dia, Indonesia tidak akan sejahtera jika masih ada praktik gratifikasi, pungli, dan korupsi. Kasus tersebut harus ada penanganan secara serius oleh instansi yang berwewenang.</p><p> Tindakan pungli, gratifikasi, dan korupsi, kata dia, sudah menjadi kejahatan luar biasa. Hal itu, terjadi di instansi pemerintahan, baik bidang pelayanan dan perizinan, maupun intsansi yang lain.</p><p> "Sekecil apapun pungli ranahnya sudah masuk pidana. Tanpa delik aduan polisi pun akan melakukan tindakan," katanya.</p><p> Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Rahmat Nurul Fadilah mengatakan sosialisasi oleh Tim Saber Pungli kepada jajarannya akan memperkuat komitmen ASN untuk bekerja secara jujur.</p><p> Sosialisai itu, kata dia, sebagai upaya memberikan pengertian kepada jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar tidak melakukan pungli di sekolah maupun tempat lainnya.</p><p> "Sosialisasi ini bagian dari gerakan saber pungli agar pegawai tidak melakukan pungli. Jika ada pungutan harus ada dasar hukum dan regulasinya," katanya. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Event | 20 Juni 2018 - 21:47 WIB

Panama nilai Belgia lebih berbahaya daripada Inggris

Aktual Dalam Negeri | 20 Juni 2018 - 21:37 WIB

Simpang Gadog mulai lancar

Aktual Dalam Negeri | 20 Juni 2018 - 21:28 WIB

Dishub awasi kapal cepat lebihi kapasitas

Aktual Dalam Negeri | 20 Juni 2018 - 21:16 WIB

Kemenhub imbau maskapai dalam negeri akses penerbangan perintis

Aktual Dalam Negeri | 20 Juni 2018 - 21:05 WIB

Kemenhub sambut positif pencabutan `EU Flight Ban`

Asian Games 2018 | 20 Juni 2018 - 20:57 WIB

Dewi Ulfah target realistis pada Asian Games 2018

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com