Sabtu, 24 Juni 2017

Tim Saber Pungli antisipasi ASN langgar hukum

Kamis, 16 Februari 2017 18:12

Foto: Ilustrasi elshinta.com Foto: Ilustrasi elshinta.com
Ayo berbagi!

Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Batang, Jawa Tengah, melakukan sosialisasi kepada aparatur sipil negara sebagai upaya mengantisipasi mereka melakukan pelanggaran hukum yang berujung operasi tangkap tangan oleh aparat.

Anggota Tim Saber Pungli Kabupaten Batang Retno Dwi Irianto di Batang, Kamis (16/2), mengatakan timnya akan terus melakukan antisipasi pelanggaran hukum dengan sasaran pegawai instansi pemkab, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

"ASN sebagai pelayanan publik tidak boleh memungut apapun, kecuali ada dasar hukumnya atau regulasi sebagai dasar hukumnya, apalagi untuk kepentingan pribadi," katanya.

Ia mengatakan tidak sedikit kemungkinan terjadi pungutan liar di instansi pemerintahan terkait dengan pengurusan administrasi kepegawaian, rapel, dan lainnya, sehingga menimbulkan masalah hukum.

"Oleh karena itu, kami berharap pada ASN jangan mencoba melakukan pungli. Jangan terjadi pungli jika tidak ada dasar hukumnya dan masuk dalam kategori pungli," katanya.

Menurut dia, Indonesia tidak akan sejahtera jika masih ada praktik gratifikasi, pungli, dan korupsi. Kasus tersebut harus ada penanganan secara serius oleh instansi yang berwewenang.

Tindakan pungli, gratifikasi, dan korupsi, kata dia, sudah menjadi kejahatan luar biasa. Hal itu, terjadi di instansi pemerintahan, baik bidang pelayanan dan perizinan, maupun intsansi yang lain.

"Sekecil apapun pungli ranahnya sudah masuk pidana. Tanpa delik aduan polisi pun akan melakukan tindakan," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Rahmat Nurul Fadilah mengatakan sosialisasi oleh Tim Saber Pungli kepada jajarannya akan memperkuat komitmen ASN untuk bekerja secara jujur.

Sosialisai itu, kata dia, sebagai upaya memberikan pengertian kepada jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar tidak melakukan pungli di sekolah maupun tempat lainnya.

"Sosialisasi ini bagian dari gerakan saber pungli agar pegawai tidak melakukan pungli. Jika ada pungutan harus ada dasar hukum dan regulasinya," katanya. (Ant)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-AnJ

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar