Kamis, 30 Maret 2017

Surat edaran KPU tak tersosialisasikan, Bawaslu RI lakukan investigasi

Kamis, 16 Februari 2017 21:37

Ayo berbagi!

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia memandang serius persoalan yang terjadi pasca dikeluarkannya surat edaran KPU no 151 tentang penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. Imbas dari dikeluarkannya surat edaran tersebut menyebabkan banyak pemilih yang terdaftar dalam DPT atau pemilih tambahan kehilangan haknya dalam pilkada serentak Rabu (15/2) kemarin.

Kabag Teknis Pengawasan Bawaslu RI, Harimurti Wicaksono, Kamis (16/2) mengatakan, surat edaran KPU no 151 baru dikeluarkan pada  tanggal 10 Febuari dan akibatnya banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak mengetahui aturan tersebut, seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Joko Ismoyo.

Harimurti menyatakan, permasalahan ini tengah di investigasi oleh Bawaslu mengapa surat edaran yang bernilai penting itu bisa tidak disosialisasikan hingga ke tingkat KPPS sehingga menyebabkan warga tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.

Seperti diketahui, surat edaran KPU no 151 menyebutkan bahwa warga yang memiliki hak pilih, tetap dapat memberikan suaranya tanpa harus membawa formulir C6. Dengan memperlihatkan identitas yang berlaku baik KTPlama atau KTP El, paspor, suket dan SIM, warga dapat memilih sesuai dengan TPS dimana ia tinggal.

Selain itu, surat edaran juga memerintahkan kepada petugas KPPS untuk mendatangi warga ke rumah yang memiliki hak pilih namun tidak bisa hadir karena dalam keadaan sakit.

Mengenai kekurangan surat suara yang terjadi di beberapa TPS, menurut Harimurti, sesuai juknis surat edaran KPU, petugas KPPS harus mengarahkan pemilih untuk menuju TPS terdekat yang masih memiliki surat cadangan suara. Sehingga tidak ada alasan petugas KPPS menolak hak pilih masyarakat.

Penulis: Andi Juandi

Editor: Sigit Kurniawan.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-AnJ

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar