Jumat, 22 Juni 2018 | 01:23 WIB

Daftar | Login

Top header banner

/

KPU Jakarta evaluasi penyelenggaraan Pilkada

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
<p>Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada Jakarta pada Rabu (16/2) seperti evaluasi penyelenggara, Daftar Pemilih Tetap, dan logistik Pilkada, kata Ketua KPU Jakarta Sumarno.</p><p> "Kami inventarisir sejumlah persoalan yang harus dievaluasi seperti penyelenggara Pilkada, DPT, logistik dan hal lain yang krusial," kata Sumarno di Jakarta, Jumat (17/2).</p><p> Dia menjelaskan penyelenggara akan dievaluasi kinerjanya karena KPU Jakarta mendapatkan beberapa informasi terkait keluhan pemilih ketika berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS).</p><p> Dia mencontohkan ada pemilih yang membawa kelengkapan data seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) namun tetap tidak dipekenankan mencoblos sehingga itu murni karena pemahaman petugas di lapangan.</p><p> "Namun secara umum mereka bekerja keras dan maksimal, kami nilai perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia," ujarnya.</p><p> Sumarno menjelaskan terkait DPT, pendataan yang dilakukan KPU Jakarta kurang maksimal disebabkan terhambat di sejumlah tempat seperti apartemen dan kawasan yang digusur.</p><p> Menurut dia hal itu memunculkan persoalan ketika petugas akan mendata namun tidak diberikan akses karena DPT berdampak pada ketersediaan logistik di TPS.</p><p> "Lalu muncul banyak Daftar Pemilih Tambahan berakibat pemilih yang terdaftar di DPT tidak mendapatkan akses. Di Jakarta Utara ada petugas pendataan yang digigit anjing penjaga saat mendatangi rumah untuk mendata pemilih," katanya.</p><p> Dia mengeluhkan ketika petugas ingin mendata mendapatkan akses minim sehingga tidak dapat mendata DPT namun ketika pemungutan suara menuntut hak pilih. </p><p> Sumarno menekankan bahwa memilih dalam Pilkada bukan hanya terkait mencoblos namun ada administrasi yang harus diikuti masyarakat.</p><p> "Jangan dipahami memilih hanya urusan mencoblos karena pemilu ada administrasi dan semua yang terlibat harus ikuti aturan," ujarnya.</p><p> Terkait evaluasi logistik, Sumarno menjelaskan ketersediaan surat suara terbatas yaitu sejumlah DPT plus 2,5 persen jumlah DPT. </p><p> Dia berharal ketika DPT diperbaiki secara maksimal maka surat suara bisa mencukupi sehingga kalau ada petugas yang ingin mendata harus buka diri. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kecelakaan | 21 Juni 2018 - 21:38 WIB

TNI kerahkan penyelam Marinir cari korban KM Sinar Bangun

Event | 21 Juni 2018 - 21:21 WIB

Messi lebih baik daripada Maradona

Asian Games 2018 | 21 Juni 2018 - 21:12 WIB

Menpora: Prediksi medali Asian Games sudah 80 persen

Pilkada Serentak 2018 | 21 Juni 2018 - 20:57 WIB

Prabowo Subianto semangati kader di Pilkada Sumatera Selatan

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

Sabtu, 16 Juni 2018 - 11:27 WIB

Polisi tembak pembunuh nenek di Tapanuli Selatan

Selasa, 12 Juni 2018 - 12:26 WIB

Hari raya Idul Fitri, listrik aman dari pemadaman

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com