Senin, 29 Mei 2017

DKN gantikan peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional

Jumat, 17 Februari 2017 17:02

Foto :  Doddy Handoko. Foto : Doddy Handoko.
Ayo berbagi!

Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan (Menkopolhukam), Wiranto mengatakan  Dewan Kerukunan Nasional ini adalah upaya untuk menggantikan peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional.

"Kita hidupkan satu falsafah bangsa kita sendiri menyelesaikan satu perkara dengan musyawarah mufakat," ucapnya kepada wartawan di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat (17/2).

Menurutnya , bangsa Indonesia sebetulnya selalu mengedepankan musyawarah tiap ada masalah. Lembaga-lembaga adat di Indonesia hingga kini pun selalu bermusyawarah.

Namun, karena Indonesia mengadopsi undang-undang dari Eropa, maka berbagai kasus yang ada di masyarakat selalu dilarikan ke proses peradilan.

"Di sini yang kami inginkan, begitu ada kasus diselesaikan dulu dengan cara-cara non justisia, bukan dengan cara-cara konflik di pengadilan," jelasnya.

Saat ini setiap ada kasus yang terjadi di masyarakat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selalu masuk untuk menyelidiki. Akibatnya, kasus itu dibawa ke proses pengadilan. "Tentu ini bukan kultur kita, budaya kita," tandasnya.

Ia juga mengaku telah menyiapkan 11 nama dari kalangan tokoh masyarakat dan agama untuk menjadi anggota DKN.

“Kesebelas nama tersebut akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo  untuk disetujui melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres), “ katanya . (Dody/SiK)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-SiK

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar