Sabtu, 22 September 2018 | 17:07 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames
emajels

/

Menkes: Penyakit kataspropik habiskan dana Rp16,9 triliun

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
<p>Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita F Moeloek mengemukakan penyakit katastropik di Tanah Air telah menghabiskan biaya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga 29,67 persen dari total anggaran, yakni mencapai Rp16,9 triliun.</p><p> "Penyakit katastropik ini memang tidak menular dan penyebabnya di antaranya alah kelebihan gizi. Dan, kelebihan gizi ini berkolerasi dengan penyakit katastropik yang jumlah penderitanya semakin meningkat dari tahun ke tahun," kata Menkes usai menjadi pembicara dalam Semiloka Nasional Pendidikan Dokter Spesialis dan Sub-Spesialis di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, Kamis (23/2).</p><p> Penyakit katastropik di antaranya adalah penyakit jantung dan kardiovaskular, stroke, kanker, gagal ginjal, dan hipertensi. Berdasarkan data Kemenkes, jumlah pengidap penyakit hipertensi saja sudah lebih dari seperempat penduduk Indonesia, tepatnya 25,8 persen.</p><p> Selain kelebihan gizi yang menyebabkan penyakit katastropik, kata Menkes, kondisi gizi warga Indonesia saat ini masih belum optimal, karena saat ini sekitar 27,5 persen warga negeri ini masih mengalami kekurangan gizi. Kurang gizi bisa berpengaruh pada anak usia produkrif, sehingga tidak maksimal dalam tumbuh kembangnya.</p><p> Menyinggung masih adanya indikasi kecurangan yang dilakukan pihak rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Menkes tak memungkirinya. Oleh karena itu, dirinya menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengkaji masalah itu.</p><p> "Indikasi itu pasti ada, tapi kita tak bicara masa lalu tapi ke depannya. Jadi ini yang perlu kita atur. Evaluasinya tentu ada di rumah sakit. Pertemuan dengan KPK kemarin (22/2) salah satunya membahas mengenai pencegahan dan keamanan JKN," paparnya.</p><p> Ia mengaku Kemenkes akan mengatur "fraud". "Misalkan, kita tak memeriksa pakai alat sesuatu untuk menagih, itu fraud. Kalau kita tak melakukan tapi tetap memberikan tagihan itu fraud. Dan, pertemuan dengan pimpinan KPK kemarin, lebih pada upaya pengaturan fraud tersebut, sekaligus mengatur keamanan untuk pihak rumah sakit dan layanan kesehatan lainnya. "Ini yang kita evaluasi bersama," urainya. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pembangunan | 22 September 2018 - 16:28 WIB

Luhut nilai `underpass` Bali efektif urai kemacetan

Timnas Indonesia | 22 September 2018 - 16:15 WIB

Fakhri harap Brylian-Supriadi segera pulih

Aktual Dalam Negeri | 22 September 2018 - 15:52 WIB

Pemerintah buka seleksi P3K untuk guru honorer setelah CPNS

Aktual Olahraga | 22 September 2018 - 15:40 WIB

Atlet panjat tebing Indonesia raih medali emas dan perak di Tiongkok

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 20 September 2018 - 16:37 WIB

KPU gelar pleno penetapan capres/cawapres Pilpres 2019

Kamis, 20 September 2018 - 16:00 WIB

KPU Muko-muko tetapkan 281 DCT anggota legislatif

Kamis, 20 September 2018 - 14:56 WIB

1.350 bibit pohon ditanam di lahan kritis

Rabu, 19 September 2018 - 16:23 WIB

Gubernur Babel kunjungi balita positif virus Rubella

Rabu, 19 September 2018 - 11:20 WIB

Pengemudi ojek online serbu Kantor Grab

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com