Menkes: Penyakit kataspropik habiskan dana Rp16,9 triliun
Senin, 00 0000 - 00:00 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
<p>Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita F Moeloek mengemukakan penyakit katastropik di Tanah Air telah menghabiskan biaya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga 29,67 persen dari total anggaran, yakni mencapai Rp16,9 triliun.</p><p> "Penyakit katastropik ini memang tidak menular dan penyebabnya di antaranya alah kelebihan gizi. Dan, kelebihan gizi ini berkolerasi dengan penyakit katastropik yang jumlah penderitanya semakin meningkat dari tahun ke tahun," kata Menkes usai menjadi pembicara dalam Semiloka Nasional Pendidikan Dokter Spesialis dan Sub-Spesialis di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, Kamis (23/2).</p><p> Penyakit katastropik di antaranya adalah penyakit jantung dan kardiovaskular, stroke, kanker, gagal ginjal, dan hipertensi. Berdasarkan data Kemenkes, jumlah pengidap penyakit hipertensi saja sudah lebih dari seperempat penduduk Indonesia, tepatnya 25,8 persen.</p><p> Selain kelebihan gizi yang menyebabkan penyakit katastropik, kata Menkes, kondisi gizi warga Indonesia saat ini masih belum optimal, karena saat ini sekitar 27,5 persen warga negeri ini masih mengalami kekurangan gizi. Kurang gizi bisa berpengaruh pada anak usia produkrif, sehingga tidak maksimal dalam tumbuh kembangnya.</p><p> Menyinggung masih adanya indikasi kecurangan yang dilakukan pihak rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Menkes tak memungkirinya. Oleh karena itu, dirinya menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengkaji masalah itu.</p><p> "Indikasi itu pasti ada, tapi kita tak bicara masa lalu tapi ke depannya. Jadi ini yang perlu kita atur. Evaluasinya tentu ada di rumah sakit. Pertemuan dengan KPK kemarin (22/2) salah satunya membahas mengenai pencegahan dan keamanan JKN," paparnya.</p><p> Ia mengaku Kemenkes akan mengatur "fraud". "Misalkan, kita tak memeriksa pakai alat sesuatu untuk menagih, itu fraud. Kalau kita tak melakukan tapi tetap memberikan tagihan itu fraud. Dan, pertemuan dengan pimpinan KPK kemarin, lebih pada upaya pengaturan fraud tersebut, sekaligus mengatur keamanan untuk pihak rumah sakit dan layanan kesehatan lainnya. "Ini yang kita evaluasi bersama," urainya. (Ant)</p>
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kamis, 15 November 2018 - 00:00 WIB
<P>Pesawat Air Asia diduga hilang kontak dalam penerbangan dari Surabaya menuju Singapura pada...
Minggu, 22 April 2018 - 10:04 WIB
<p>Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah terus mengawasi peredaran uang menjelang P...
Minggu, 22 April 2018 - 06:04 WIB
<p> Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatak...
Minggu, 22 April 2018 - 06:04 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan saat ini terjadi fenomena menurunnya jumlah pekerja...
Minggu, 22 April 2018 - 01:04 WIB
<p> Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad minta supaya kasus Novel Baswedan ...
Minggu, 22 April 2018 - 01:04 WIB
<p>Kementerian Perdagangan menggandeng badan usaha milik negara (BUMN) untuk menjaga stabilita...
Sabtu, 21 April 2018 - 12:04 WIB
<p>Pemerintah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)  untuk menga...
Sabtu, 21 April 2018 - 09:04 WIB
<p>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan saat ini per...
Sabtu, 21 April 2018 - 08:04 WIB
<p>Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong mencabut izin lima agen penyalur tenaga k...
Sabtu, 21 April 2018 - 06:04 WIB
<p>Festival Kuliner Indonesia bertema "Kampung Jajan Campania" diadakan Kedutaan Bes...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)