Kasus korupsi dana COVID-19 di Flores Timur segera disidangkan
Elshinta.com, Tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran penanganan COVID-19 di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur segera menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kupang.

Calista Aziza
Selasa, 15 November 2022 - 17:00 WIB

Elshinta.com - Tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran penanganan COVID-19 di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur segera menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kupang.   

"Berkas perkara dan barang bukti serta tersangka sudah dilimpahkan dari penyidik Kejari Flores Timur ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Flores Timur. Dengan penyerahan berkas dan barang bukti maka segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Abdul Hakim ketika dihubungi di Kupang, Selasa.  

Kasus korupsi pengelolaan anggaran percepatan penanganan COVID-19 tahun anggaran 2022 menyeret tiga orang tersangka yaitu Bendahara Keuangan Kantor BPBD Kabupaten Flores Timur Petronela Letek Toda, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur Alfonsus Hada Beta, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur Paulus Igo Geroda.

Menurut dia setelah penyerahan tersangka dan barang bukti ketiga tersangka langsung dilakukan penahan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Flores Timur selama 20 hari.

"Setelah penyerahan ketiga tersangka maka penuntut umum akan menyempurnakan surat dakwaan yang ada, untuk kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang," kata Abdul Hakim.

Dia menjelaskan penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur telah menerbitkan surat perintah penyidikan tindak pidana pencucian uang setelah penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan.

Kasus dugaan korupsi dana penanganan COVID-19 di Kabupaten Flores Timur pada 2020 bermula saat dilakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19 Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur mendapat alokasi anggaran dana belanja tidak terduga sebesar Rp6,5 miliar untuk penanganan darurat bencana.

Dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tidak didukung dengan bukti sesuai dengan aturan yang berlaku dalam laporan penggunaan dana penanggulangan COVID-19 sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp1,5 miliar.