Jadi basis merek global, industri alas kaki jadi "Raja" investasi di Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah semakin mengukuhkan posisinya sebagai pusat produksi alas kaki dunia. Hingga saat ini, Penanaman Modal Asing (PMA) di Jawa Tengah masih didominasi oleh ekosistem industri sepatu yang kuat dan menjadi keunggulan kompetitif dibandingkan wilayah lain.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, mengungkapkan bahwa Jawa Tengah telah menjadi rumah bagi berbagai merek sepatu internasional ternama.

"Ekosistem industri PMA di Jawa Tengah adalah industri alas kaki. Merek internasional apa saja ada di sini. Mulai dari Nike di Karangtengah dengan 19 ribu tenaga kerja, Adidas di Jepara dan Pati, hingga Hoka, Onitsuka, dan Asics di Batang serta Tegal," ujar Sakina dalam kegiatan Rekonsiliasi Prelist Statistical Business Register (SBR) di BPS Jawa Tengah, Semarang, Rabu (15/4/2026).

Sakina menjelaskan, dominasi sektor alas kaki ini memberikan dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Meskipun secara nilai investasi mentah masih bersaing dengan Jawa Barat dan Jawa Timur yang kuat di sektor otomotif serta tambang, Jawa Tengah unggul dalam menciptakan lapangan kerja massal.

Data menunjukkan adanya lonjakan investasi yang signifikan. Total investasi di Jawa Tengah meningkat tajam dari Rp 8,44 triliun pada 2024 menjadi Rp 110,64 triliun pada 2025. Dari total tersebut, PMA menyumbang Rp 50,86 triliun, disusul PMDN sebesar Rp 37,64 triliun, dan sektor mikro kecil sebesar Rp 22,14 triliun.

"Sektor Mikro Kecil ini sangat luar biasa karena stabil. Mau kondisi Covid atau tidak, mereka tetap stabil menjadi penyokong investasi di Jawa Tengah," imbuhnya.

Meski performa investasi saat ini sangat positif, Sakina memberikan catatan penting menjelang Sensus Ekonomi (SE) 2026. Ia memperingatkan bahwa kondisi geopolitik dunia, termasuk ketegangan di Selat Hormuz, mulai memengaruhi perilaku investor global.

"Investor dari China, Korea, dan Taiwan saat ini menyampaikan masih wait and see (menunggu). Artinya, di 2026 kemungkinan akan ada penurunan signifikan. Ini bagian dari mitigasi yang harus kita pahami saat melakukan sensus ekonomi nanti," tegas Sakina.

Guna memastikan data ekonomi yang akurat pada 2026, DPMPTSP telah mengintegrasikan seluruh perizinan melalui sistem OSS RBA dan aplikasi Siap Datang. Sakina memastikan tidak ada lagi proses perizinan manual di wilayah Jawa Tengah sejak tahun 2021.

Pihaknya pun membuka ruang sinergi bagi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menggunakan data perizinan tersebut sebagai basis data yang akurat mengenai profil pelaku usaha di daerah.

"Data kami terbuka untuk disinergikan, mulai dari nilai investasi, jumlah tenaga kerja, hingga lokasi proyek. Namun, kami tetap menjaga kerahasiaan data pribadi sesuai aturan. Harapannya, data BPS Jawa Tengah nantinya menjadi capture yang nyata dan akurat tentang ekonomi Jawa Tengah," pungkasnya.

Akbar Bagus P/Rama