Akademisi hingga HIPMI respons kenaikan harga BBM Non-Subsidi

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Anggawira, menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi merupakan langkah yang wajar di tengah tekanan global akibat memanasnya konflik geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia menjadi faktor utama yang memengaruhi penyesuaian harga BBM di dalam negeri. Indonesia, kata dia, tidak memiliki kendali penuh terhadap fluktuasi harga energi global.

“Kenaikan harga BBM non-subsidi dalam situasi geopolitik seperti sekarang memang wajar dan sulit dihindari. Harga BBM mengikuti harga minyak dunia, kurs rupiah, biaya logistik, serta premi risiko akibat konflik,” ujar Anggawira, Selasa (31/3/2026).

Tekanan harga minyak dunia

Anggawira menjelaskan, harga minyak jenis Brent Crude Oil saat ini berada di kisaran 100 hingga 115 dolar AS per barel. Bahkan, sempat mengalami lonjakan akibat gangguan distribusi di Selat Hormuz.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada harga BBM non-subsidi di Indonesia. Saat ini, harga:

• Pertamax: sekitar Rp12.300/liter
• Dexlite: sekitar Rp14.200/liter
• Pertamina Dex: sekitar Rp14.500/liter

Jika tren harga minyak dunia terus bertahan tinggi, penyesuaian harga dinilai menjadi langkah rasional guna menjaga keberlanjutan pasokan energi.

Anggawira menilai, kenaikan yang masih tergolong wajar berada di kisaran 5–10 persen.

“Pertamax berpotensi naik ke kisaran Rp12.900 hingga Rp13.500 per liter,” jelasnya.

Dampak ke dunia usaha

Dari sisi pelaku usaha, kenaikan harga BBM akan berdampak pada biaya operasional, terutama di sektor transportasi dan logistik.

“Komponen BBM bisa mencapai 30–40 persen dari total biaya operasional di sektor trucking, pelayaran, hingga distribusi barang,” tambahnya.

Meski demikian, kondisi ini juga mendorong pelaku usaha untuk melakukan efisiensi serta inovasi dalam penggunaan energi.

Perspektif akademisi

Sementara itu, akademisi dari Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, menilai kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan konsekuensi logis dari sistem energi global yang terintegrasi.

“Kenaikan ini mencerminkan transmisi harga dari pasar internasional ke domestik. Ini bukan semata kebijakan internal, tetapi respons terhadap risiko global,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan penyesuaian harga perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta potensi inflasi.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk lebih bijak dalam penggunaan energi serta menyesuaikan pola konsumsi.

“Pemerintah perlu memastikan kebijakan yang transparan dan memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan,” katanya.

Momentum efisiensi energi

Kenaikan harga BBM non-subsidi tidak hanya menjadi tekanan ekonomi, tetapi juga momentum untuk mendorong efisiensi energi dan mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan di Indonesia.

Dengan pendekatan yang tepat, kondisi ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika global.

(Arie Dwi Prasetyo)