Anggota Komisi IV DPR Riyono minta oknum terlibat importasi beras ilegal dipecat

Temuan importasi beras di Sabang dan Batam mencederai kerja keras Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi Kedaulatan Pangan dan swasembada pangan di tahun 2025. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono mengatakan seharusnya saat ini pemerintah dan DPR tengah fokus dari hulu ke hilir untuk mewujudkan swasembada beras, sehingga tak perlu melakukan impor.

“Saya kecewa dan sedih adanya importasi beras 250 ton di Sabang dan 40 ton di Batam. Karena kita sudah bekerja secara maksimal dalam posisi kita sebagai pengawas di Komisi IV DPR memastikan mulai dari hulu dan hilir agar capaian visi Presiden Berdaulat Pangan khususnya untuk beras sampai akhir tahun ini itu tercapai,” ujar Riyono saat diwawancara dalam program Elshinta News And Talk Edisi Siang (25/11) yang dipandu Annisa Madina.

Riyono menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk melakukan impor beras, mengingat cadangan beras saat ini dinilai cukup. Hal ini sesuai dengan hasil rapat kerja Komisi IV dengan Kementerian Pertanian. Sehingga Riyono menilai tindakan yang dilakukan lembaga terkait ilegal.

“Kalau kemudian pemerintah dalam hal ini mengatakan free trade dari BPKS wilayah Sabang melakukan dan mengizinkan untuk masuknya beras 250 ton melalui pelabuhan di Sabang, menurut saya ini adalah tindakan yang ilegal,” tandasnya.

Riyono mengungkapkan bahwa dirinya memiliki risalah rapat yang mengindikasikan adanya proses fasilitasi masuknya beras dari Thailand, yang dilakukan oleh lembaga yang berkaitan.

“Saya tahu persis bahwa pemerintah sebenarnya mulai dari BPKS, kemudian Menko Pangan, kemudian Badan Pangan Nasional, kemudian teman-teman Bulog, saya punya semua risalah rapatnya mulai dari tanggal 24 Oktober 2025 sampai beras masuk itu 17 November 2025,” ungkap anggota legislatif dari fraksi PKS ini.

Lebih lanjut Riyono menilai proses yang dilalui dinilai mencurigakan ini menjadi pertanyaan besar, mengingat status stok beras yang memadai.

“Ini kan jadi pertanyaan kenapa suplai beras kita cukup kemudian di situ difasilitasi adanya rapat-rapat untuk kemudian adanya proses barang masuk dari Thailand, ini kan jadi pertanyaan,” imbuhnya.

Riyono pun meminta agar oknum-oknum yang terlibat dalam dugaan importasi ilegal tersebut ditindak tegas apabila terbukti. Hal ini menurut Riyono untuk melindungi tujuan swasembada pangan nasional dan khususnya para petani lokal.

“Bahwa tidak ada toleransi yang kemudian ini menyusahkan para petani kita dan sekaligus itu juga mencoreng kerja kita selama hampir satu tahun ini untuk kita bisa mencapai swasembada beras. Kalau perlu pejabat yang terlibat dalam importasi ilegal ini dipecat.”

Meskipun demikian, Riyono memberikan apresiasi kepada Menteri Pertanian yang telah mengambil tindakan dengan menahan (hold) beras impor ilegal tersebut. Ia juga mendukung penuh tindakan tegas ini.

“Walaupun saya salut dan kemudian juga setuju bahwa beras itu sekarang ini sedang di-hold begitu atas tindakan yang dilakukan oleh Pak Menteri Pertanian, saya setuju dan kami mendukung,” pungkasnya

Yuniar Kustanto