ASPIRASI: WFH berpotensi naikkan tagihan listrik rumah, saat pandemi naik 20 persen
Ilustrasi AI
Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menilai kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) dapat membebani ekonomi buruh. Kebijakan penghematan BBM tersebut berisiko mengalihkan biaya operasional kantor ke rumah tangga pekerja.
Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, mengingatkan pengalaman saat pandemi Covid-19. Saat itu, pekerja yang menjalankan WFH mengalami kenaikan pengeluaran listrik dan internet secara signifikan.
“Rata-rata tambahan biaya listrik rumah tangga diperkirakan meningkat 10–20%, tergantung penggunaan perangkat kerja seperti laptop, pendingin ruangan, dan pencahayaan,” ujar Mirah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/4/2026).
Mirah merinci biaya internet profesional dapat mencapai Rp300.000 hingga Rp700.000 per bulan. Tanpa kompensasi perusahaan, beban ini akan langsung menurunkan pendapatan riil pekerja.
Selain itu, WFH berisiko membuat jam kerja menjadi tidak terkontrol. Hal ini berpotensi meningkatkan beban kerja terselubung dan risiko kelelahan kerja (burnout).
“Kebijakan ini tidak bisa diterapkan secara seragam di semua sektor. Sektor manufaktur dan lapangan tidak memungkinkan untuk WFH,” tambahnya.
ASPIRASI mendesak pemerintah menetapkan standar kompensasi biaya WFH yang mencakup listrik dan internet. Perlindungan jam kerja serta hak lembur juga harus diatur secara tegas.
Mirah meminta pemerintah melibatkan serikat pekerja dalam perumusan kebijakan tersebut. Kajian dampak ekonomi makro dan sektoral perlu dilakukan secara transparan sebelum kebijakan berlaku.
“Negara tidak boleh memindahkan beban krisis kepada pekerja tanpa perlindungan yang memadai. Kolaborasi pemerintah, pengusaha, dan pekerja adalah kunci menghadapi tantangan ekonomi,” pungkas Mirah.
Dwi Iswanto/Rama


