Boni Hargens ingatkan potensi “Jawa Spring”, desak mitigasi dini

Analis politik senior Boni Hargens menilai gelombang demonstrasi besar-besaran yang terjadi di berbagai kota belakangan ini bukan sekadar ekspresi kemarahan rakyat kepada DPR, melainkan refleksi historis bahwa kedaulatan sejatinya berada di tangan rakyat.

Menurut Boni, aksi-aksi tersebut berkaitan erat dengan penolakan kenaikan pajak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang kemudian menyebar ke sejumlah daerah. Ia menilai Pati memiliki simbolisme khusus dalam sejarah perlawanan rakyat di tanah Jawa, sehingga potensi gerakan kolosal semakin besar.

“Sejak peristiwa Pati, sudah terlihat adanya potensi gelombang aksi besar yang bisa melahirkan gerakan kolosal yang boleh kita sebut ‘Jawa Spring’, meniru istilah Arab Spring yang merujuk pada gelombang demokratisasi di Timur Tengah,” jelas Boni dalam keterangan persnya.

Boni menekankan perlunya analisis prediktif yang mendalam dan langkah mitigasi dini dari seluruh institusi negara agar gejolak tidak berkembang liar.

“Sudah saatnya semua institusi publik menerapkan intelligence-led policy, yakni kebijakan berbasis informasi intelijen yang murni, akurat, dan tidak terkontaminasi kepentingan politik,” tegasnya.

Boni juga mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan pejabat publik untuk rendah hati dan siap dikoreksi rakyat. Ia menyebut pesan itu sebagai refleksi moral yang harus jadi pegangan semua pejabat negara.

“Pernyataan Presiden adalah bentuk renungan moral yang seharusnya menjadi bahan refleksi pejabat publik dari pusat hingga daerah,” katanya.

Ia bahkan menyinggung ekspresi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terlihat marah ketika anggota DPR bersuka cita atas kenaikan tunjangan. Menurutnya, itu menunjukkan sensitivitas elite terhadap keresahan rakyat.

Lebih jauh, Boni menegaskan bahwa gerakan rakyat hari ini tidak lahir dari sentimen sesaat, melainkan akumulasi panjang dari keresahan sosial dan politik.

“Ini bukan gerakan sentimentil, melainkan ledakan dari akumulasi keresahan yang berlangsung lama. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, baik di sektor legislatif, yudikatif, maupun eksekutif,” ucapnya.

Boni juga mengingatkan potensi adanya penumpang gelap atau free riders yang mencoba memprovokasi benturan antara rakyat dan aparat keamanan.

“Jika dibiarkan, hal itu berpotensi memperumit keadaan dan mendatangkan bencana yang lebih besar bagi bangsa dan negara,” tutupnya. (ADP)