Dave Laksono: Board of Peace Gaza tegaskan diplomasi Prabowo

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace untuk Gaza merupakan langkah diplomasi yang tepat dan cerdas dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Dave menanggapi pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri di Istana Merdeka beberapa waktu lalu.

Pertemuan tersebut menjadi penegasan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam mendukung perdamaian dan rekonstruksi Gaza melalui forum internasional Board of Peace.

Dave Laksono yang turut hadir dalam pertemuan itu menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo.

“Langkah Presiden Prabowo adalah wujud nyata politik luar negeri bebas aktif yang sejak awal menjadi prinsip dasar Indonesia. Bergabung dalam Board of Peace menunjukkan bahwa kita konsisten menjalankan amanat konstitusi untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujar Dave saat dihubungi, Sabtu (7/2/2026).

Menurut Dave, kehadiran Indonesia dalam Board of Peace merupakan strategi diplomasi yang menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam mendorong gencatan senjata serta rekonstruksi Gaza. Ia menilai langkah tersebut sekaligus memperkuat posisi diplomasi Indonesia di mata dunia Islam.

“Kehadiran Indonesia memperkuat posisi diplomasi kita di mata dunia Islam. Ini bukan sekadar simbol solidaritas, tetapi juga bukti bahwa Indonesia selalu berdiri bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka,” tegasnya.

Terkait keanggotaan Board of Peace, Dave menjelaskan adanya alokasi dana rekonstruksi Gaza sebesar US$ 1 miliar. Namun, ia menegaskan bahwa kontribusi tersebut tidak bersifat wajib bagi setiap negara anggota.

“Saat ini, Indonesia belum membayar,” ungkap Dave

Dave juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace tidak bersifat permanen. Dengan demikian, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk mengevaluasi keterlibatan Indonesia apabila arah kebijakan forum tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama.

“Sikap adaptif ini adalah bentuk diplomasi yang cerdas dari Presiden Prabowo. Indonesia tetap menjaga kepentingan nasional, namun disisi lain sekaligus memperkuat peran globalnya. Dengan demikian, langkah ini bukan hanya mempertegas komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam upaya perdamaian dunia" pungkasnya. (Arie Dwi Prasetyo)