Dirjen Pajak temui Bidang Fatwa MUI, bahas task force & skema pajak berkeadilan

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijoyanto, S.E., Ak., M.B.A., Ph.D, berkunjung ke kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat disambut Ketua MUI Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh.

Pertemuan silaturrahim tersebut untuk mendiskusikan skema pajak berkeadilan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah dan penyampaian Fatwa MUI tentang Pajak Berkeadilan yang telah ditetapkan oleh MUI melalui forum Musyawarah Nasional XI tanggal 22 November 2025 yang lalu, beserta dengan Rekomendasi untuk Tindak Lanjutnya.

Diskusi berlangsung sangat produktif. Ada kesamaan pandang tentang pentingnya pajak sebagai salah satu instrumen sumber pendapatan negara bagi perwujudan kesejahteraan rakyat. Pemungutan pajak harus sejalan dengan prinsip keadilan.

Pertemuan yg berlangsung pada Jumat (28/11/25) sore sekitar pukul 16.30 wib itu, juga menyepakati pembentukan task force untuk menindaklanjuti fatwa ini mengkaji lebih dalam guna perbaikan sistem perpajakan nasional yang berkeadilan, termasuk mendorong pengenaan pajak bagi pihak yang menguasai kekayaan besar dengan pajak yang juga besar.

Dalam pertemuan tersebut Ketua MUI Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh didampingi Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Ketua Bidang Komdigi Masduki Baidlowi, Ketua Bidang Hukum Wahidudin Adams serta Pimpinan Komisi Fatwa MUI Prof Abdurrahman Dahlan dan KH Miftahul Huda.

Sementara Bimo Wijayanto didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Sigit Danang Joyo, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Rosmauli, Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Belis Siswanto, Direktur Transformasi Proses Bisnis Imam Arifin, dan Direktur Peraturan Perpajakan II Heri Kuswanto.

Vivi Trisnavia