DKI pastikan program pangan subsidi berjalan tanpa pemangkasan
Arsip Foto - Warga membeli bahan pokok di mobil pasar murah keliling di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jumat (7/3/2025). Pemprov DKI Jakarta menyiapkan lebih dari 290 kegiatan pasar pangan murah selama Ramadhan 1446 Hijriah/2025 di berbagai lokasi, seperti kantor lurah, kantor wali kota, rumah susun, dan permukiman warga. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan program pangan subsidi tetap berlanjut tanpa ada pemangkasan anggaran seperti yang sempat dikeluhkan sejumlah anggota dewan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, karena sampai akhir tahun ini, seluruh komoditas pangan bersubsidi tetap tersedia di gerai maupun tempat penjualan lainnya. Distribusi tetap berjalan lancar sesuai jadwal,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok di Jakarta, Jumat.
Dia mengungkapkan sampai dengan saat ini, lebih dari 16 juta komoditas pangan bersubsidi telah tersalurkan, yang meliputi beras, telur ayam, daging ayam, daging sapi, ikan kembung, serta susu UHT.
Hingga Oktober 2025, program pangan bersubsidi telah menjangkau 1.024.189 penerima manfaat dari berbagai kelompok, seperti pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP+), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kader PKK, pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), penghuni rumah susun, guru honorer, tenaga kependidikan, serta Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Pemprov DKI Jakarta juga memastikan tidak ada pemotongan anggaran untuk program pangan bersubsidi pada 2026. Selain itu, anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masih dapat ditambah (top up) apabila diperlukan.
Penambahan anggaran tersebut dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, termasuk pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) atau melalui Anggaran Perubahan tahun 2026.
Komitmen itu, kata dia, dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap bahan pangan berkualitas dengan harga yang terjangkau.
“Program ini akan tetap berlanjut tanpa pengurangan anggaran, sebagai bentuk komitmen kami menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan warga Jakarta,” ujar Hasudungan.
Sebelumnya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11), beberapa anggota dewan sempat menyampaikan keberatan mereka terkait rencana pemangkasan anggaran untuk subsidi pangan.
Ketika Raperda APBD 2026 disetujui, sebagian besar Anggota DPRD DKI Jakarta keluar ruangan atau "walk out" dari ruang rapat paripurna sebagai bentuk kekecewaan mereka.
Menanggapi kejadian itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun menegaskan anggaran untuk program subsidi pangan tidak akan dipangkas.