DPR: Program makan bergizi gratis harus jalan dengan pengawasan ketat

Anggota DPR RI Said Abdullah menegaskan, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak boleh dihentikan meski belakangan muncul kasus keracunan yang dialami sejumlah siswa.

Ketua DPP PDIP itu menilai, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan ke sekolah, bukan menghentikan sementara program.

“Harus segera dilakukan deteksi. Di titik mana penyebabnya? Apakah karena rantai pasok dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke sekolah terlalu panjang?” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2025).

Ketua Banggar DPR RI itu menyoroti jangkauan distribusi MBG yang dinilai terlalu luas. Ia mencontohkan, satu SPPG saat ini harus melayani sekitar 3.000 siswa.

“Jumlah itu terlalu besar. Mungkin lebih baik satu SPPG cukup melayani 1.500 siswa, sehingga makanan yang sampai di sekolah masih dalam kondisi segar,” ucapnya.

Selain soal distribusi, Said juga menyoroti rentang waktu pengolahan makanan. Menurutnya, pola memasak yang dilakukan dini hari membuat makanan tidak lagi layak ketika disajikan siang hari.

“Tidak berarti harus di-stop. Jangan. Lebih baik deteksi dini, di mana letak masalahnya. Misalnya kalau masak jam 2 pagi, lalu disajikan jam 12 siang, itu sudah 14 jam. Jadi perlu pola baru,” tandasnya.

Said menegaskan, evaluasi ketat dan penguatan sistem distribusi jauh lebih penting dibanding wacana penghentian program MBG.

Laporan: Arie Dwi Prasetyo